Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Selatan kubu Djan Faridz menggelar Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) di Hotel Myko Makassar, Sabtu malam (5/8).
Dalam kesepakatan itu disepakati beberapa poin penting, khususnya yang berkaitan dengan sengketa partai PPP.
Dalam rapat tersebut, turut hadir Wakil Ketua DPP PPP Ibnu Hajar dan Wakil Sekretaris Umum Yunus Razak, serta pimpinan wilayah dan kabupaten/kota PPP Sulsel.
"Kami meminta KPU menolak rekomendasi pilkada dari PPP sebelum adanya ketetapan hukum dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Atau rekomendasi bisa diakui apabila ditanda tangani kedua belah pihak," kata Ketua Bappilu PPP Sulsel kubu Djan Faridz, Irwan Intje seperti keterangan yang diterima redaksi.
Dalam Rapimwil tersebut, seluruh DPC yang akan pilkada dihimbau untuk segera membangun komunikasi kepada setiap kandidat agar dapat diberikan dukungan.
Selain itu, PPP Djan Faridz meminta kepada gubernur, walikota dan bupati serta Ketua DPRD Provinsi dan kabupaten kota agar tidak mencairkan dana parpol dan tidak melakukan proses PAW di parlemen.
"Kami di wilayah juga mendesak DPP agar segera mencabut dukungan yang diberikan ke Presiden Jokowi apabila sampai bulan September Menteri Hukum dan HAM belum menjalankan putusan 504," ungkap Irwan.
Menurut mantan legislator DPRD Sulsel ini, DPP PPP sebaiknya sesegera mungkin melakukan komunikasi bersama Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Hukum dan HAM serta KPU.
Mendagri harus menyampikan kepada seluruh pemerintah daerah baik Gubernur maupun Walikota dan bupati terkait masalah dan keinginan PPP.
"Begitu pula Menkumham agar segera menjalankan putusan MA 504," tandasnya.
[mel]
