Berita

Foto/Net

Pertahanan

Panglima TNI Tersinggung Umat Islam Dituding Mau Makar

JUMAT, 05 MEI 2017 | 10:14 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tidak melihat bahwa aksi bela Islam termasuk Aksi Simpatik 55 akan didompleng kelompok tertentu untuk melakukan makar alias kudetata terhadap Presiden Joko Widodo.

Diketahui, Aksi Simpatik 55 yang domotori Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) hari ini (Jumat, 5/5), bertujuan untuk mendukung independensi hakim dalam kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Tidak (didompleng)," tegas Panglima TNI dalam acara talkshow #PanglimaDiRosi di Kompas TV, Jumat (5/5).


Dengan muka dingin dan sedikit senyum, Panglima TNI mengaku tersingggung dengan pertanyaan presenter Rosiana Silalahi.

"Kudeta Presiden Jokowi, saya agak tersinggung dikatakan seperti itu, karena saya sebagai umat Islam juga," kata Panglima TNI.

Jelas Panglima TNI, para kiai dan ulama adalah motor perjuangan merebut kemerdekaan. Mereka bergerak bersama santi dan masyarakat, gotong royong.

"Kenapa, karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim," ungkapnya.

"Jadi yang memerdekakan bangsa ini adalah mayoritas umat Islam, umat Katolik, umat Hindu, umat Buddha, dari berbagai macam suku yang tinggal di sini," tegas Panglima TNI menambahkan.

Dengan asumsi, masyoritas umat Islam yang telah mati-matian merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan, maka tidak mungkin menghancurkannya.

"Masa mayoritas Islam yang memerdekakan bangsa ini (melakukan kudeta/makar)?" ujar Panglima TNI.

"Itu tidak mungkin, buktinya Aksi 411 dan Aksi 212 damai, aman, dan tertib. Ini kan berita hoax saja yang menyampaikan seperti itu (kudeta/makar). Sehingga menakut-nakuti kita semuanya. Jangan takut, karena Indonesia tidak bisa ditakut-takuti, karena kita adalah kumpulan manusia yang berjiwa satria dan patriot," tukas Panglima TNI menegaskan. [rus]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya