Pada tahun 2016, Pemerintah telah menyalurkan dana desa sebesar Rp 46,8 triliun dengan perincian setiap desa akan memperoleh sekitar 600 juta. Untuk memastikan pengelolaan Dana Desa berjalan dengan baik, diperlukan upaya pengawasan semua pihak yang tentunya harus didukung dengan keterbukaan informasi.
"Transparansi publik sangat penting. Warga desa harus dilibatkan membangun desanya," ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Sandjojo di Padang saat menghadiri Penganugerahan Pemeringkatan Badan Publik 2016 yang berfokus transparasi pengelolan dana desa dan nagari yang dilaksanakan Komisi Informasi (KI) Sumbar, Kamis, (8/9).
Dia menegaskan keterbukaan informasi desa, merupakan salah satu poin penting untuk membangun tata kelola pemerintahan desa yang baik, bermartabat dan mandiri. Oleh karena itulah, sudah seharusnya sikap keterbukaan harus melekat sebagai tugas pokok pemerintahan desa.
"Saya meminta Komisi Informasi untuk membantu memantau dan mendorong kepada desa untuk terbuka dalam pengelolaan dana desa. Sampaikan ke saya jika ada yang perlu disampaikan," ucapnya.
Peningkatan ekonomi desa, pengetasan daerah tertinggal, dan pengembangan kawasan transmigrasi menjadi kota mandiri, katanya mengakui, tidak akan mungkin terlaksana tanpa ada dukungan semua pihak. Menurutnya, sinergitas dari pelaku ekonomi, perbankan, perguruan tinggi, hingga masyarakatnya, akan menjadikan tujuan desa membangun sesuai dengan rencana.
"Saya akan semaksimalkan mungkin melakukan pendekatan kerja sama dengan semua kalangan yang yang punya keperdulian membangun desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi," tandasnya.
Kunjungan Menteri Desa ke Padang juga memenuhi undangan dari Universitas Negeri Padang menjadi pembicara sekaligus kerja sama Perguruan Tinggi dengan Kementerian Desa PDTT. "Dari kalangan kampus, diharapkan bisa membantu pemberdayaan masyarakat, teknologi, dan pengembangan ekonomi," demikian Menteri Desa.
[zul]
