Kehadiran Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Minggu, Jakarta Selatan hari ini (Sabtu, 12/12) disambut demo oleh warga dan pemilik lahan.
Para demonstran, yang menuntut Pemprov DKI memberikan ganti rugi terhadap lahan mereka yang diklaim digunakan sebagai lakasi tempat RSUD tersebut, berteriak-teriak saat mengetahui Ahok memasuki gerbang RSUD Pasar Minggu.
Dalam aksi yang mendapat pengawalan dari Satpol PP dan Kepolisian ini, mereka membawa spanduk bertuliskan, "Kembalikan Tanah atau Hak Kami Pak Gubernur", "Ini Tanah Ahli Waris Enging Bin Leos", "Pak Gubernur, Kami Belum Menerima Ganti Rugi Dalam Bentuk Apapun Atas Berdirinya RSUD Pasar Minggu" dan lain-lain.
"Pak Ahok (Basuki) bayar ganti rugi. Kami tidak terima apa-apa," seru seorang orator aksi, di depan RSUD Pasar Minggu, Jalan TB Simatupang, Jakarta, Sabtu (12/12).
"Kalau Pak Ahok tetap meresmikan rumah sakit ini, kami akan aksi dalam jumlah yang lebih besar lagi," teriak mereka lagi, seperti dikutip dari
RMOLJakarta.
Aksi unjuk rasa terus berlangsung hingga Menteri Kesehatan Nila Moeloek tiba 30 menit setelah kedatangan Ahok. Hingga acara dimulai sekitar pukul, aksi unjuk rasa masih berlangsung.
Maruarar, kuasa hukum ahli waris Enging Bin Leos mengatakan, lahan seluas 680.000 meter persegi dari 182.050 meter persegi pembangunan RSUD Pasar Minggu merupakan milik kliennya. Lahan itu terletak di Jalan TB Simatupang, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Enging Bin Leos, kata dia, merupakan pemilik tanah sah atas bidang tanah Ex. Eigendom Verponding Nomor 6109 Tahun 1943 seluas 680.000 meter persegi di sana.
"Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyerobot dan mendirikan bangunan RSUD Pasar Minggu tanpa izin dari para ahli waris yang sah," papar Maruarar.
Ia menuntut pemberian ganti rugi berdasar harga yang berlaku atas tanah yang dimaksud secara tunai. Bahkan, ia meminta pemberian ganti rugi dilaksanakan sebelum peresmian RSUD Pasar Minggu dimulai.
"Ini sebagai penghormatan dan pemenuhan hak asasi para ahli waris yang dilindungi konstitusi. Ada sekitar 114 KK yang terdampak digusur dan belum dibayar ganti rugi oleh Pemprov DKI," tegasnya.
[zul]
