Dikecam, Modus Baru Pemerintah Gadaikan BUMN

RMOL. Menteri Keuangan Agus Martowardojo boleh saja mengatakan go public dilakukan agar kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meningkat dan lebih transparan.

Tetapi, di mata ekonom Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Dahnil Anzar, jalan pikiran Agus Marto ini lebih mirip dengan jalan pikiran seorang dealer.

“Melepas BUMN ke publik sama dengan mengurangi pendapatan negara dari deviden BUMN. Belum lagi kepemilikan terhadap BUMN strategis dan menguntungkan tersebut kemungkinan akan berpindah ke pihak asing,” katanya kepada Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu (Kamis, 11/11).

“Toh, fakta empirik memperlihatkan bahwa BUMN milik Malaysia, misalnya Petronas, tidak go public tetapi mampu meningkatkan kinerjanya,” sambungnya.

Dahnil khawatir, visi go public BUMN strategis dilakukan pemerintah dalam rangka mendorong gairah panas pasar saham, sehingga dapat mengundang capital in flow ke pasar saham Indonesia dan semakin memperlebar gap pasar spekulasi dengan pasar riil.

Dahnil, seperti sejumlah ekonom lain, mengecam keputusan pemerintah membangun perusahaan baja patungan antara Krakatau Steel dan Posco Korea Selatan. Banten akan menjadi lokasi pembangunan pabrik baja patungan itu. Indonesia memiliki 30 saham, sementara 70 persen saham lainnya dimiliki Korea Selatan. Untuk mendapatkan dana segar demi pembangunan pabrik itulah, pemerintah menjual 20 saham Krakatau Steel.

Yang juga keterlaluan, saham Krakatau Steel dijual dengan harga jauh di bawah harga pasar.[guh]