Berita

Didik Heru Purnomo/ist

BAKORKAMLA

DHP Intensifkan Komunikasi dengan 12 Stakeholder

MINGGU, 31 OKTOBER 2010 | 23:34 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 95.181 kilometer. Menurut data yang dikeluarkan PBB tahun 2008, Indonesia merupakan negara pemilik garis pantai terpanjang keempat di dunia setelah Amerika Serikat, Kanada dan Rusia.

Pertanyaan yang kerap mengemuka dalam berbagai forum adalah: siapa yang memiliki kewenangan mengawasi garis pantai Indonesia dan siapa yang dapat memastikan hukum dapat ditegakkan di seluruh wilayah laut Indonesia?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itulah, Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), Laksamana Madya Didik Heru Purnomo, terus mengintensifkan komunikasi dengan 12 institusi lain yang berada di bawah koordinasi Bakorkamla.

“Pada tingkat pusat yang membahas hal-hal strategis, Kepala Bakorkamla yang juga Menko Polhukam menjalin komunikasi yang intens dengan pimpinan 12 instansi yang merupakan stakeholder Bakorkamla. Sementara di tingkat lapangan, adalah saya sebagai Kalakhar Bakorkamla yang menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pejabat eselon satu di masing-masing instansi,” ujar DHP di Hotel Sintesa Peninsula, Jalan Sudirman, Manado, Sulawesi Utara, Minggu malam (31/10).

Dalam kesempatan itu, DHP pun menggelar pertemuan dengan semua perwakilan instansi yang ada di bawah koordinasi Bakorkamla. Asisten Operasional KSAL Laksda IG Dadiek Surarto dan Dirjen PSDKP Laksda Syahrin Abdulrahman juga hadir. Begitu juga dengan wakil dari Badan Intelijen Negara (BIN), wakil Kementerian Hukum dan HAM, juga wakil dari Kejaksaan Agung.

Ia juga menguraikan persoalan di masing-masing Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang menjadi wilayah taktis operasional setiap Satgas Kamla, baik yang berada di Batam, di Manado, maupun di Tual yang akan diresmikan dalam waktu dekat.

ALKI I yang meliputi alur dari Selat Malaka hingga Selat Karimata dan Selat Sunda, merupakan alur laut yang paling sibuk. Di ALKI I ini fokus Bakorkamla adalah mengamankan pelayaran atau menghilangkan gangguan perompakan.

Di ALKI II, meliputi alur dari Selat Sulawesi hingga ke Selat Lombok di selatan, yang merupakan kawasan rawan konflik tugas pokok Satgas Kamla adalah mencegah agar konflik tidak mengganggu keamanan nasional.

“Di perbatasan Kalimantan Timur ada persoalan lintas batas TKI dan perahu, sampai sengketa kedaulatan seperti kasus Ambalat. Sementara di Filipina juga masih ada kegiatan yang mengganggu keamanan wilayah selatan mereka yang mungkin bisa meluber ke Indonesia. Di Halmahera kerap terjadi ilegal fishing oleh kapal-kapal milik tetangga,” ujar DHP.

Adapun di ALKI III di kawasan timur, Laut Aru merupakan salah satu gudang ikan dunia.

“Pencurian ikan kerap dilakukan di sana termasuk oleh nelayan Indonesia karena alasan permintaan ikan yang tinggi, misalnya,” demikian DHP. [guh]


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya