Berita

ilustrasi

Greenpeace Didesak Segera Tinggalkan Indonesia

KAMIS, 07 OKTOBER 2010 | 16:11 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Desakan agar keberadaan LSM asal Kanada, Greenpeace, di Indonesia ditinjau ulang terus begulir.

Banyak kalangan yang curiga dengan misi yang sesungguhnya diemban oleh LSM yang kini memiliki kantor pusat di Amsterdam, Belanda, itu. Bukan tidak mungkin Greenpeace yang memiliki kantor di 41 negara dimanfaatkan oleh kelompok lobi negara maju dan korporasi raksasa internasional untuk mengintimidasi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Menurut Sekjen Prodem Andri, Greenpeace harus mempertanggungjawabkan laporan yang mereka sampaikan berkaitan dengan kerusakan hutan Indonesia. Di dalam laporan itu, Greenpeace menuding perusahaan Indonesia sebagai biang keladi kerusakan hutan. Belakangan, data yang digunakan Greenpeace diduga palsu.

“Kami meminta agar aktivitas Greenpeace segera dihentikan. Ini (Greenpeace) adalah ancaman nyata neokolonialisme,” tegas Andri kepada wartawan di Jakarta, Kamis (7/10).

Menurut Andri, laporan yang didasarkan pada data palsu itu tentu sangat merusak kepentingan nasional. Faktanya, sambung Andri, Greenpeace sudah mengancam perekonomian nasional. Ini membuktikan bahwa pengaruh neokolonialisme masih tertancap kuat di seluruh dunia terutama negara berkembang.

“Greenpeace sama sekali tidak menguntungkan bagi Indonesia, lalu untuk apa dipertahankan?” tandas dia.

Andri menjelaskan, dibutuhkan tanggungjawab dan nasionalisme semua pihak untuk mengusir Greenpeace dari Indonesia. Selain pemerintah, Andri meminta agar DPR juga segera turun tangan.

“Ada sesuatu yang tidak fair dalam kegiatan Greenpeace. Untuk itu, Ketua DPR harus memberikan pernyataan tentang adanya upaya destruktif dari pihak asing,” demikian Andri. [guh]


Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Wabah DBD Bangladesh Makin Parah, 42.590 Dirawat dan 117 Lainnya Meninggal Dunia

Senin, 07 September 2026 | 12:27

Purbaya Ajukan Anggaran Kemenkeu Rp49,8 Triliun di 2027

Senin, 07 September 2026 | 12:14

Public Expose Live 2026, 45 Emiten Siap Buka Kinerja dan Prospek Usaha

Senin, 07 September 2026 | 12:04

Kini Giliran Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Bengkulu Dipanggil KPK

Senin, 07 September 2026 | 11:53

Komisi VIII DPR Desak Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan Erupsi Gunung Api

Senin, 07 September 2026 | 11:41

Wamenhaj Tekankan Revitalisasi KBIHU dan Pelindungan Jemaah dari Travel Bermasalah

Senin, 07 September 2026 | 11:33

Harga Minyak Naik Lagi Sentuh Level 96 Dolar AS

Senin, 07 September 2026 | 11:25

Ombudsman Soroti Peredaran Narkoba dan Pungli di Lapas

Senin, 07 September 2026 | 11:21

Cadangan Devisa RI Agustus 2026 Capai Rp2.582 Triliun, Naik 1,2 Miliar Dolar AS

Senin, 07 September 2026 | 11:19

Belanja Mitigasi Jadi Investasi Hadapi Erupsi Gunung Api

Senin, 07 September 2026 | 11:12

Selengkapnya