Berita

ilustrasi

Greenpeace Didesak Segera Tinggalkan Indonesia

KAMIS, 07 OKTOBER 2010 | 16:11 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Desakan agar keberadaan LSM asal Kanada, Greenpeace, di Indonesia ditinjau ulang terus begulir.

Banyak kalangan yang curiga dengan misi yang sesungguhnya diemban oleh LSM yang kini memiliki kantor pusat di Amsterdam, Belanda, itu. Bukan tidak mungkin Greenpeace yang memiliki kantor di 41 negara dimanfaatkan oleh kelompok lobi negara maju dan korporasi raksasa internasional untuk mengintimidasi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Menurut Sekjen Prodem Andri, Greenpeace harus mempertanggungjawabkan laporan yang mereka sampaikan berkaitan dengan kerusakan hutan Indonesia. Di dalam laporan itu, Greenpeace menuding perusahaan Indonesia sebagai biang keladi kerusakan hutan. Belakangan, data yang digunakan Greenpeace diduga palsu.

“Kami meminta agar aktivitas Greenpeace segera dihentikan. Ini (Greenpeace) adalah ancaman nyata neokolonialisme,” tegas Andri kepada wartawan di Jakarta, Kamis (7/10).

Menurut Andri, laporan yang didasarkan pada data palsu itu tentu sangat merusak kepentingan nasional. Faktanya, sambung Andri, Greenpeace sudah mengancam perekonomian nasional. Ini membuktikan bahwa pengaruh neokolonialisme masih tertancap kuat di seluruh dunia terutama negara berkembang.

“Greenpeace sama sekali tidak menguntungkan bagi Indonesia, lalu untuk apa dipertahankan?” tandas dia.

Andri menjelaskan, dibutuhkan tanggungjawab dan nasionalisme semua pihak untuk mengusir Greenpeace dari Indonesia. Selain pemerintah, Andri meminta agar DPR juga segera turun tangan.

“Ada sesuatu yang tidak fair dalam kegiatan Greenpeace. Untuk itu, Ketua DPR harus memberikan pernyataan tentang adanya upaya destruktif dari pihak asing,” demikian Andri. [guh]


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya