Berita

presiden sby/ist

Hakim Belanda: Indonesia Tak Bisa Sandera Hukum Kita

RABU, 06 OKTOBER 2010 | 09:05 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Pengadilan Belanda di Den Haag menunda keputusan atas permohonan yang diajukan pihak RMS Rabu pagi waktu setempat atau Rabu siang wakti Indonesia (6/10).

Radio Belanda melaporkan bahwa tadinya pengacara negara sempat “memaksa” hakim agar memutuskan perkara itu Selasa siang kemarin (5/10) dengan alasan agar Presiden SBY tidak terlalu lama menunda keberangkatan ke Belanda.

Namun hakim di pengadilan itu menolak. Menurut hakim, pihak Indonesia tidak bisa menyandera sistem peradilan Belanda. Penegasan itu disampaikan sebagai reaksi atas pernyataan Indonesia bahwa Presiden SBY akan ke Belanda segera setelah pengadilan menolak tuntutan RMS.

“Pengacara negara juga sempat menegaskan, penangkapan SBY, seperti yang dimohonkan RMS, akan sangat merusak hubungan Indonesia-Belanda. Lagipula hukum Belanda memberi imunitas penuh kepada presiden negara asing jika berkunjung dalam rangka kunjungan kenegaraan,” begitu tulis Radio Belanda dalam laman websitenya.

Juga disebutkan bahwa menurut pengacara negara, pengingkaran terhadap peraturan itu tidak mendapatkan ruang. [guh]


Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Wabah DBD Bangladesh Makin Parah, 42.590 Dirawat dan 117 Lainnya Meninggal Dunia

Senin, 07 September 2026 | 12:27

Purbaya Ajukan Anggaran Kemenkeu Rp49,8 Triliun di 2027

Senin, 07 September 2026 | 12:14

Public Expose Live 2026, 45 Emiten Siap Buka Kinerja dan Prospek Usaha

Senin, 07 September 2026 | 12:04

Kini Giliran Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Bengkulu Dipanggil KPK

Senin, 07 September 2026 | 11:53

Komisi VIII DPR Desak Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan Erupsi Gunung Api

Senin, 07 September 2026 | 11:41

Wamenhaj Tekankan Revitalisasi KBIHU dan Pelindungan Jemaah dari Travel Bermasalah

Senin, 07 September 2026 | 11:33

Harga Minyak Naik Lagi Sentuh Level 96 Dolar AS

Senin, 07 September 2026 | 11:25

Ombudsman Soroti Peredaran Narkoba dan Pungli di Lapas

Senin, 07 September 2026 | 11:21

Cadangan Devisa RI Agustus 2026 Capai Rp2.582 Triliun, Naik 1,2 Miliar Dolar AS

Senin, 07 September 2026 | 11:19

Belanja Mitigasi Jadi Investasi Hadapi Erupsi Gunung Api

Senin, 07 September 2026 | 11:12

Selengkapnya