Berita

ilustrasi

Syahganda: Distribusi Tanah Kunci Cegah Revolusi Sosial di Indonesia

RABU, 29 SEPTEMBER 2010 | 07:24 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL.Penumpukan penguasaan tanah hanya di tangan enam persen penduduk Indonesia, ditambah keputusasaan rakyat menghadapi beban hidup yang berat membuat revolusi sosial seolah hanya tinggal menunggu waktu.

“Revolusi bukan penyelesaian terbaik yang bisa memuaskan semua kelompok di masyarakat, tetapi tanpa adanya kebijakan yang populis, rakyat punya hak untuk menyelesaikan sendiri masalahnya, termasuk dengan jalan revolusi,” ujar Syahganda Nainggolan, Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Center (SMC) menjelang seminar mengenai UU Pokok Agraria yang digelar di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, pagi ini (Rabu, 29/9).

Hadir dalam seminar yang digelar SMC itu, antara lain Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, dan mantan menteri kehutanan MS Kaban. Anggota Komisi II DPR Arwin Lubis dan ahli dari ITB Jehansyah PhD juga akan hadir sebagai pembicara.

Syahganda mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah-langkah nyata mengembalikan kepemilikan tanah kepada rakyat sebagaimana amanat UU Pokok Agraria (UUPA) 5/1960.

“Pasal 7, 10 dan 17 UUPA 5/1960 sudah jelas-jelas mengarahkan penguasaan dan penggunaan tanah secara adil. Tapi, realitas yang terjadi justru sebaliknya, negara lebih mengutamakan kepentingan segolongan elit dan swasta pemilik modal,” ujarnya.

Indonesia, demikian Syahganda, bisa meniru model Venezuela. Presiden Hugo Chaves menyerahkan lahan-lahan terlantar untuk rakyat dan mengambilalih tanah-tanah produktif yang dikuasai segelintir elit yang status legalitas kepemilikannya diragukan.

Namun ia lebih setuju dengan model pengalihan kepemilikan secara bertahap, dimulai dengan merealisasikan janji pemerintah untuk membagikan delapan juta hektare tanah terlantar kepada rakyat.

Berikutnya, baru diupayakan penataan ulang agar rakyat memiliki akses penguasaan terhadap tanah di sekitarnya, termasuk mengambil kembali tanah-tanah yang dikuasai kepemilikannya oleh segelintir elit secara ilegal untuk dibagikan kepada rakyat. [guh]


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya