Menurut pernyataan pembuatnya, Google Alphabet, pada Selasa (20/12), pembatasan tersebut akan diberlakukan pada awal tahun 2024.
Selain Amerika Serikat, serangkaian pemilu juga diperkirakan akan terjadi pada tahun 2024, termasuk pemilu nasional di India, Indonesia, dan Afrika Selatan.
"Kami akan bekerja dengan fokus yang lebih besar pada peran yang mungkin dimainkan oleh kecerdasan buatan (AI) dalam upayanya untuk melayani pemilih dan kampanye terkait pemilu," kata Google, seperti dikutip dari
Reuters, Rabu (21/12).
Selain Google, pemilik Facebook, Meta, juga mengatakan pada November bahwa pihaknya melarang kampanye politik dan pengiklan di industri lain yang diatur untuk menggunakan produk iklan AI generatif barunya.
Pengiklan di Meta juga harus mengungkapkan kapan kecerdasan buatan atau metode digital lainnya digunakan untuk mengubah atau membuat iklan terkait politik, sosial, atau pemilu di Facebook dan Instagram.
Lain halnya dengan platform media sosial X milik Elon Musk, yang mengatakan pada Agustus lalu bahwa mereka sekarang akan mengizinkan iklan politik di AS yang berasal dari kandidat dan partai politik. Mereka juga akan memperluas tim keselamatan dan pemilu menjelang pemilu AS.
Semua iklan politik sebelumnya telah dilarang secara global di X sejak 2019.
Pemerintah di seluruh dunia telah berupaya untuk mengatur AI mengingat ancaman yang ditimbulkannya, seperti penyebaran informasi yang salah.
Perusahaan-perusahaan teknologi besar akan menghadapi aturan baru Uni Eropa yang secara jelas memberi label pada iklan politik di platform mereka, siapa yang membayarnya dan berapa jumlahnya, serta pemilu mana yang menjadi targetnya.
BERITA TERKAIT: