"Dalam pandangan filsafat kontrak sosial, negara lahir untuk melindungi hak kodrati manusia. Hak milik yang diperoleh secara jujur merupakan bagian dari martabat warga yang wajib dijaga," kata pakar hukum Prof Henry Indraguna dalam keterangan tertulisnyanya yang diterima redaksi Minggu 22 November 2026.
Merujuk gagasan filsuf hukum Gustav Radbruch, kata Guru Besar Universitas Islam Sultan Agung (Unissula Semarang) ini, sejatinya hukum tidak boleh hanya mengejar kemanfaatan negara dengan mengorbankan keadilan dan kepastian hukum. Jika satu nilai diabaikan, hukum akan kehilangan roh moralnya.
"Pengesahan undang-undang ini adalah langkah maju untuk memulihkan hak rakyat yang dirampok koruptor. Akan tetapi negara tidak boleh bertindak seperti pemburu harta tanpa kendali," kata Henry.
Menurutnya, mekanisme perampasan aset harus tetap tunduk pada prinsip proses hukum yang adil. Aparat wajib membuktikan keterkaitan sebuah aset dengan tindak pidana secara objektif. Beban pembuktian tidak boleh membalikkan asas praduga tak bersalah secara serampangan.
"Jangan sampai semangat mengejar aset kejahatan berubah menjadi kriminalisasi terhadap kekayaan warga negara yang sah dan halal," kata Henry.
Doktor Ilmu Hukum UNS Surakarta dan Universitas Borobudur Jakarta ini juga menyoroti peran Badan Pengawas Perampasan Aset agar benar-benar independen dari intervensi politik.
Pengawasan ketat diperlukan supaya regulasi baru ini berjalan lurus sesuai tujuan awalnya. Pihak ketiga yang beritikad baik pun tetap mendapatkan perlindungan hukum yang jelas.
"Hukum hadir untuk membatasi kekuasaan, bukan memberi cek kosong bagi aparat untuk bertindak sewenang-wenang," pungkas Henry.
BERITA TERKAIT: