Langkah ini membuka kemungkinan berkembangnya perkara ke sejumlah pihak yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka penyadapan, termasuk nama-nama perwira tinggi Polri.
Bareskrim Polri sebelumnya sudah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto pada periode 2025-2026. Keempat tersangka tersebut adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Merespons hal tesebut, pengamat politik dan militer Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting mengatakan, terbuka peluang tujuh nama lain menjadi tersangka. Nama mereka sebelumnya pernah disinggung dalam pembicaraan publik.
Namun, status hukum dan dugaan keterlibatan nama-nama tersebut tetap harus mengacu pada hasil penyidikan aparat penegak hukum.
Lebih jauh, Ginting mempertanyakan kemungkinan pemeriksaan terhadap perwira tinggi, termasuk jenderal bintang empat yang masih aktif.
“Bagaimana kalau yang diperiksa itu bintang empat? Masih ada bintang empat aktif juga yang belum pensiun,” kata Ginting, dikutip dari Podcast Forum Keadilan Madilog, Minggu 22 November 2026
Menurut Ginting, pihak-pihak yang pernah menduduki posisi strategis di lingkungan kepolisian patut dimintai keterangan apabila memiliki informasi mengenai dugaan gerakan yang sedang diselidiki.
Ia mempertanyakan apakah pejabat tinggi kepolisian pada masa itu mengetahui dinamika yang berkembang di internal institusi.
Ginting juga menyinggung Ahrie Sonta Nasution yang disebutnya sebagai peraih Adhi Makayasa. Ia mengkritik sikap loyalitas yang dinilainya berlebihan hingga berpotensi mengabaikan prinsip profesionalisme.
“Ahrie Sonta Nasution itu kan Adhi Makayasa. Tapi loyalitas yang membabi buta. Akhirnya seperti ini,” kata Ginting.
Ginting berpandangan, loyalitas dalam institusi negara tidak boleh ditempatkan di atas hukum dan kepentingan bangsa.
BERITA TERKAIT: