Dukung Yorrys Jadi Ketum KSPSI, FSBPU Butuh Figur Pemimpin Tepat Bagi Buruh
Anggota DPD RI, Yorrys Raweyai mendapatkan dukungan untuk menjadi Ketua Umum (Ketum) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).Dukungan itu disampaikan oleh Ketum Federasi Serikat Pekerja..
,_Guntur_S_Saragih.jpg)
Pemberlakuan RIPH Bawang Putih Dipertanyakan Meski Sudah Ada UU Ciptaker
Masalah rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) kembali mendapat sorotan pelaku usaha. Pasalnya, RIPH masih berlaku di tengah upaya pemerintah memangkas hambatan birokrasi melalui UU Cipta Kerja..
Jadi Saksi Jumhur Hidayat, Ketum APINDO Sebut UU Ciptaker Bermanfaat Untuk Pekerja
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Harijadi Sukamdani dihadirkan sebagai saksi dalam perkara dugaan ujaran kebencian dan penyebaran informasi palsu alias hoax dengan terdakwa Jumhur Hid..
UU Cipta Kerja Jadi Alasan Gubernur Banten Tolak Tiga Raperda Yang Dinisiasi DPRD
Gubernur Banten Wahidin Halim memberikan alasan atas penolakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diinisiasi DPRD Banten.Ketiga Raperda yang ditolak adalah Fasilitasi Pondok Pesantren, Perubah..
Apresiasi Jokowi Cabut Lampiran Perpres Miras, Hergun: Ingat, UU Ciptaker Mengusung Semangat Ketuhanan
Keputusan Presiden Joko Widodo mencabut Lampiran Peraturan Presiden (Perpres) 10/2021 tentang investasi minuman keras (miras) terus kebanjiran apresiasi dari banyak pihak.Kali ini datang dari Ketua K..
Perpres Miras Jokowi Berlindung Di UU Ciptaker, Bukti DPR Tidak Sensitif
Industri minuman keras bakal lebih terbuka untuk berkembang di Indonesia usai Presiden Joko Widodo menandatangani Perpres No 10 Tahun 2021. Perpres yang telah diteken Jokowi pada 2 Februari 2021 itu ..
Tesla Pilih India Daripada Indonesia, GMNI DKI: Ada Dua Masalah Pokok Belum Selesai
Tesla sempat ramai dikabarkan akan melakukan investasi mobil listriknya di Indonesia. Namun, belakangan yang santer terdengar adalah mereka malah memilih India sebagai lokasi terbaru p..
Setelah Menunggu Lama, APERSSI Dukung Pembahasan RPP Rumah Susun
Pemerintah telah menerbitkan Undang Undang 20/2011 tentang Rumah Susun sebagai pengganti UU 16/1985. Hanya saja, hingga awal tahun 2021 atau hampir 20 tahun UU itu diterbitkan, masih belum diikuti de..
Untuk Ciptakan Persaingan Usaha Sehat, KPPU Sambut Baik RPP UU Ciptaker Sektor Poltesiar
Pemerintah saat ini tengah Peraturan Pemerintah Pelaksanaan UU Cipta Kerja Sektor Postelsiar atau RPP Poltesiar.Untuk memberikan masukan, Kolegium Jurist Institute (KJ Institute) menggelar Focus Grou..
WALHI: 30 Persen Batas Kawasan Hutan Dihapus Perparah Bencana Hidrometeorologi
Dalam UU Cipta Kerja menghapus kewajiban bagi pemerintah untuk memastikam kecukupan kawasan hutan di setiap aliran sungai.Adapun aturan yang dihapus berasal dari Pasal 18 ayat (2) UU 41/1999 tentang ..
Ketua DPD RI: Sistem Kemitraan Dalam UU Cipta Kerja Akan Perkuat UMKM
Masuknya sistem kemitraan antara perusahaan besar dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, dinilai akan berdampak positif. Sebab, dengan cara ini UMKM akan b..
Implementasi UU Ciptaker, BKPM Serap Kolaborasi Investasi 56 Pengusaha Besar Dengan 196 UMKM
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mulai mengimplementasikan satu amanat Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya menjalankan amanat Pasal 90 UU..
Menakar UU Ciptaker Bab X Dan PP Nomor 74 Tahun 2020 Tentang LPI Sebagai Produk Hukum 'Kebut-kebutan'
TULISAN ini adalah catatan kecil atas keresahan akademik saya, sebagai bentuk perhatian terhadap kehadiran sebuah Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang dibentuk pada ahir 2020. Mengingat skalanya yan..
Ketua DPD: Masyarakat Bisa Beri Masukan RPP Dan RPPres UU Ciptaker Lewat Surat Atau Email
Pimpinan DPD RI meminta masyarakat untuk memberikan masukan pada rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan rancangan peraturan presiden (RPPres) turunan UU Cipta Kerja. Dikatakan Ketua DPD RI AA LaNya..
Sampaikan Petitum, Kuasa Hukum: Bebaskan Syahganda Nainggolan Dari Tahanan
Penasihat hukum Syahganda Nainggolan meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Depok menerima dan mengabulkan eksepsi atau nota keberatan mereka. Untuk kemudian membebaskan anggota Koalisi Aksi Me..
