Kemenko Perekonomian Tegaskan SWF Bermanfaat Untuk Mengunci Hot Money
Banyak manfaat dalam Sovereign Wealth Fund (SWF) yang dibuat setelah adanya UU Cipta Kerja, salah satunya bisa mengunci dana investasi jangka pendek atau hot money.Salah satu cara kita mengunci dana-..
Hadiri Forum Dialog Tri Hata Kirana, 4 Menteri Ini Pastikan Iklim Bisnis Yang Lebih Baik Pasca Pengesahan UU Ciptaker
Disahkannya Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker) oleh pemerintah diyakini akan memberikan dampak positif bagi iklim bisnis dan investasi di dalam negeri.Empat orang menteri terkait menyampaikan hal t..
Aturan Turunan UU Cipta Kerja Tengah Dibahas Pemerintah, LaNyalla Dorong Masyarakat Beri Masukan
Masyarakat didorong untuk ikut memberikan masukan dalam rancangan Peraturan Pelaksanaan omnibus law UU Cipta Kerja yang saat ini sudah ada 30 draf yang telah dirampungkan pemerintah dari 44 draf yang..
Tindaklanjuti UU Ciptaker, KemenPUPR Sudah Gelar Konsultasi Publik
Konsultasi publik terkait penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Bidang Jasa Konstruksi sebagai tindak lanjut adanya Undang-Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja telah dilakukan Kementerian PUPR mela..
Pulihkan Ekonomi Nasional, Kemenkumham Mudahkan Pelaku UMK Melalui Program Perseroan Perseorangan
Pemerintah berusaha memajukan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) melalui perseroan perorangan dalam rangka mewujudkan ekonomi Indonesia yang kondusif, terutama pada masa pandemi Covid-19, . Hal itu d..
Saatnya Pemerintah Realisasikan Tujuan Pembentukan UU Ciptaker
Omnibus law UU Cipta Kerja telah disahkan dan resmi diundangkan setelah Presiden Joko Widodo membubuhkan tanda tangan pada 2 November lalu. Kini tugas pemerintah adalah fokus pada sosialisasi UU dan ..
Celah Ketidakpastian Hukum UU Cipta Kerja
UNDANG Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang secara resmi diundangkan pada tanggal 2 November 2020 oleh Presiden Joko Widodo ramai (lagi) menjadi perbincangan publik.Memang ti..
Yusril: Pembentukan Tim Independen Positif Untuk Tampung Aspirasi Publik Pada Turunan UU Ciptaker
Pemerintah tengah membentuk tim independen untuk menyerap aspirasi publik terkait substansi dan muatan dari Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres).Penyusunan..
UU Cipta Kerja Beri Ruang Untuk Industri Halal Nasional
Pemerintah telah berkomitmen meningkatkan kontribusi industri halal nasional. Konstribudi itu tercermin dari berbagai instrumen peraturan dan ketentuan terkait industri halal yang telah dikeluarkan p..
Akademisi IPB: UU Ciptaker Bisa Bendung Alih Fungsi Lahan Untuk Keperluan Investasi
Alih fungsi lahan pertanian untuk investasi, dinilai Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB), Prima Gandhi, bisa dibendung dengan keberadaan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).Seharusnya (UU ..
Menko Airlangga Sambut Baik Banyaknya Masukan Untuk Aturan Turunan UU Cipta Kerja
Komite Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (KC-PEN) kembali membuka ruang dialog untuk menyerap aspirasi dan masukan dari masyarakat luas, yang mencakup akademisi, praktisi, pengusaha, hingga mahas..
Anindya Bakrie: Melalui UU Cipta Kerja, Indonesia Sangat Terbuka Untuk Bisnis
Pemerintah harus terus mendorong agar Indonesia bisa mempunyai pengaruh di kawasan Asia Pasifik. Karena, Indonesia mempunyai skala yang besar, baik dari sisi ekonomi maupun jumlah penduduk. Sela..
Beri Sambutan Di Acara APEC CEO Dialogues 2020, Jokowi Umbar Keuntungan UU Ciptaker
Presiden Joko Widodo mengumbar kelebihan Undang-undang (UU) 11/2020 tentang Cipta Kerja saat memberikan kata sambutan di acara APEC CEO Dialogues 2020 yang digelar virtual.Dalam pemaparannya, Kepala ..
Petani: UU Cipta Kerja Akan Bendung Alih Fungsi Lahan Pertanian Dan Tingkatkan Kesejahteraan
Perlindungan lahan pertanian tetap menjadi prioritas dalam Undang Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja. Tak hanya itu, UU Cipta kerja yang berbentuk omnibus law ini juga dinilai memberikan ruang bagi p..
Dukung Omnibus Law, Ketua DPD RI: Jika Indonesia Ingin Maju, Maka Daerah Harus Maju
Kebijakan pemerintah mengeluarkan omnibus law adalah untuk mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa maju. Demikian disampaikan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, saat membuka FGD dengan t..
