Gagasan tersebut disampaikan di tengah kekosongan kursi Wapres setelah mundurnya Gibran Rakabuming Raka.
Sultan mengatakan, Indonesia sebagai negara besar dengan keragaman wilayah, etnis, dan sosial politik membutuhkan pola kepemimpinan yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan daerah.
Menurutnya, keberadaan lebih dari satu Wapres dapat membantu meringankan tugas presiden sekaligus memperkuat pengawasan terhadap kerja-kerja eksekutif.
"Sudah selayaknya ke depan kita pikirkan agar memang untuk memudahkan kerja-kerja seorang kepala negara, kepala pemerintahan atau presiden, kalau bisa Wapresnya lebih dari satu. Saya punya ide seperti itu," kata Sultan di JICC, Senayan, Jakarta dikutip Sabtu, 21 November 2026.
Ia menjelaskan, DPD RI telah menerapkan model kepemimpinan berbasis kewilayahan yang mencakup kawasan Barat, Tengah, dan Timur Indonesia.
Model tersebut, menurut Sultan, dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk membangun sistem kepemimpinan nasional yang lebih representatif dan memenuhi aspek keadilan politik.
"Di DPD sudah kami buat modeling-nya. Di DPD itu kepemimpinan itu kepemimpinan kewilayahan basisnya. Ada Barat, Tengah dan Timur. Nah, ke depan kenapa nggak kita sebagai anak bangsa berpikir agar keadilan secara politik itu terpenuhi," ujarnya.
Selain memperluas representasi politik, Sultan menilai penambahan jumlah Wapres juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan, terutama dalam memastikan pengawasan terhadap jalannya eksekutif.
Ia bahkan berpendapat, keberadaan beberapa Wapres dapat menjadi alternatif pembagian tugas apabila salah satu di antaranya menghadapi persoalan.
"Sehingga ke depan negara sebesar ini bisa kita kontrol. Jadi mumpung ada isu Wapres maksud saya, kalau Wapres lebih dari satu kan tidak mungkin seperti sekarang ditungguin. Ya kan? Ya kalaupun ada Wapres yang bermasalah, masih ada Wapres kedua, ketiga dan keempat bahkan," tuturnya.
Sultan menegaskan, gagasan tersebut merupakan konsep yang perlu dikaji bersama. Menurutnya, Indonesia membutuhkan sistem kepemimpinan yang tidak hanya menjamin keadilan sosial politik, tetapi juga memastikan pengawasan terhadap pemerintahan berjalan lebih efektif.
"Ini kajian yang menurut saya perlu kita pikirkan bersama," tandasnya.
BERITA TERKAIT: