Forum Ekonomi RMOL
Forum Ekonomi Politik RMOL Mobile

Komisi XI DPR Wanti-wanti Rupiah Melemah dan Harga Pangan Naik Jelang Nataru

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/faisal-aristama-1'>FAISAL ARISTAMA</a>
LAPORAN: FAISAL ARISTAMA
  • Sabtu, 21 November 2026, 12:46 WIB
Komisi XI DPR Wanti-wanti Rupiah Melemah dan Harga Pangan Naik Jelang Nataru
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKB, Marwan Ja’far (Istimewa)
Kecil Besar
rmol news logo Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) diwanti-wanti untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap pelemahan nilai tukar Rupiah menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026-2027.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKB, Marwan Ja’far mengingatkan, pelemahan Rupiah yang terjadi bersamaan dengan kenaikan suku bunga acuan dan harga sejumlah komoditas pangan berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok menjelang akhir tahun.

"Rupiah melemah, suku bunga naik, harga pangan merangkak naik. Ini tiga pukulan sekaligus untuk rakyat menjelang Nataru. Pemerintah jangan hanya berpatokan pada angka agregat dan mengatakan inflasi masih terkendali," tegas Marwan kepada wartawan, Sabtu, 21 November 2026. 

Nilai tukar Rupiah masih mengalami tekanan hingga Jumat 20 November 2026, tercatat sebesar Rp18.266,17 per Dolar AS. Di tengah kondisi tersebut, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6,00 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 17-18 November 2026.

Marwan menilai, kebijakan stabilisasi moneter perlu diiringi langkah konkret untuk menjaga harga pangan dan daya beli masyarakat. Menurutnya, inflasi umum yang relatif terkendali tidak serta-merta mencerminkan kondisi riil yang dihadapi masyarakat di pasar.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan atau year on year (yoy) pada Oktober 2026 sebesar 3,23 persen. Sementara inflasi inti tercatat 2,56 persen, inflasi harga yang diatur pemerintah sebesar 3,24 persen, dan inflasi pangan bergejolak atau volatile food mencapai 5,81 persen secara tahunan.

Menurut Marwan, tekanan harga pangan harus menjadi perhatian serius pemerintah karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah dan pelaku ekonomi kecil.

"Yang dirasakan ibu-ibu di pasar tradisional Blora, Rembang, Pati, dan Grobogan itu bukan angka inflasi 3,23 persen, melainkan mahalnya harga cabai. BPS sendiri mencatat inflasi cabai rawit sudah menembus 104,35 persen secara tahunan pada Oktober 2026, melonjak dari 64,16 persen  pada September," ujar Legislator PKB ini.

Tekanan harga cabai juga tercermin dalam data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional per 18 November 2026. Harga cabai merah keriting tercatat mencapai Rp100.350 per kilogram, sedangkan cabai rawit merah sebesar Rp106.250 per kilogram.

Mantan Ketua Fraksi PKB DPR RI itu pun menyampaikan tiga langkah yang perlu segera dilakukan pemerintah bersama Bank Indonesia untuk mengantisipasi tekanan ekonomi menjelang Nataru.

Pertama, pemerintah diminta menjamin ketersediaan pasokan pangan dan kelancaran distribusi antarwilayah. Pengawasan stok perlu diperkuat, termasuk meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) meningkatkan kesiapsiagaan guna mengantisipasi potensi penimbunan maupun gangguan distribusi menjelang lonjakan permintaan akhir tahun.

Kedua, Marwan meminta agar kenaikan BI-Rate tidak berimbas terhadap suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia menilai, pelaku usaha kecil dan petani harus tetap mendapatkan akses pembiayaan yang terjangkau agar tidak semakin terbebani oleh kebijakan stabilisasi nilai tukar.

"Pedagang kecil dan petani tidak boleh menjadi korban dari kebijakan stabilisasi Rupiah. Pemerintah harus memastikan akses pembiayaan bagi UMKM tetap terjangkau agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak semakin tertekan," ujarnya.

Ketiga, pemerintah didorong mempercepat pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), pasar murah, dan operasi pasar di berbagai daerah. Marwan menilai intervensi pemerintah harus dilakukan sebelum kenaikan harga semakin meluas dan menggerus daya beli masyarakat.

Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi itu menegaskan, pemerintah tidak boleh menunggu tekanan harga semakin berat baru mengambil tindakan. 

Menurutnya, langkah antisipasi harus dilakukan sejak dini agar masyarakat tidak semakin terbebani menghadapi kebutuhan akhir tahun.

"Pemerintah harus hadir mengintervensi sebelum harga melonjak, bukan setelah rakyat menjerit," pungkasnya. rmol news logo article


Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
EDITOR: RENI ERINA
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari RMOL.ID di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA