Forum Ekonomi RMOL
Forum Ekonomi Politik RMOL Mobile

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ahmad-kiflan-wakik-1'>AHMAD KIFLAN WAKIK</a>
LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK
  • Sabtu, 21 November 2026, 19:59 WIB
Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan
Anggota DPR Verrell Bramasta (kanan) menyapa Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid. (Foto: Istimewa)
Kecil Besar
rmol news logo Sepanjang 2026, Anggota DPR Verrell Bramasta, konsisten membawa isu ruang digital dalam Raker Komisi I DPR bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid. 

Dalam rapat yang turut dihadiri Komisioner KPI Pusat, KIP Pusat, dan Dewan Pers, Verrell mengapresiasi langkah Kemkomdigi, termasuk terbitnya PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

Namun ia mempertanyakan porsi pagu anggaran Komdigi 2027 sekitar Rp11,5 triliun yang benar-benar dialokasikan untuk deteksi deepfake dan disinformasi, literasi digital, perlindungan anak, serta teknologi early detection hoaks.

"Jangan sampai Komdigi ini hanya kuat di penindakan tapi lemah di pencegahan," kata Verrell dalam keterangan tertulis, Sabtu 21 November 2026.

Legislator PAN dari Dapil Jabar VII itu juga menyoroti maraknya disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) yang terstruktur, sistematis, dan masif. 

Menurutnya, kondisi ini mengikis kemampuan masyarakat membedakan informasi benar dan tidak, terlebih algoritma rekomendasi menentukan apa yang dilihat pengguna.

Berbekal pengalamannya sebagai pelaku media sosial, ia mengajukan enam langkah agar algoritma tidak menjadi kotak hitam. Yakni rekomendasi konten beragam dan berimbang, fitur memahami, mengatur, dan mereset algoritma, penjelasan sederhana alasan konten ditampilkan, audit berkala dampak algoritma, pilihan feed non-algoritmik atau kronologis, serta perlindungan lebih kuat bagi anak dan remaja dari konten propaganda.

Dalam rapat lain, Verrell menekankan PP TUNAS tidak boleh berhenti pada regulasi dan sosialisasi. Ia menyoroti anggaran Ditjen Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Komunikasi Publik dan Media, serta Badan Pengembangan SDM Komunikasi dan Digital sebagai unit pelaksana program prioritas nasional.

Ia memaparkan penelitian sampling terhadap 120 siswa SMP di Bekasi yang menunjukkan 80 persen mengalami cyberbullying, di tengah hampir 2.000 konten hoaks yang dicatat Kemkomdigi sepanjang 2025. Ia mendorong literasi digital menjangkau orang tua hingga wilayah 3T.

"Sebaik apa pun regulasi dan platformnya, kalau orang tua tidak punya kemampuan digital yang cukup, perlindungan anak tetap punya celah," tegasnya.

"Jutaan anak kini telah terlindungi lewat regulasi PP TUNAS, tetapi perjuangan ini belum selesai. Ruang digital yang aman bagi anak hanya bisa terwujud jika negara, sekolah, dan keluarga berjalan beriringan menjaganya," pungkas Verrell.rmol news logo article
Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari RMOL.ID di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA