Forum Ekonomi RMOL
Forum Ekonomi Politik RMOL Mobile

Pulung Ingatkan Dana Pesangon Wajib Dikelola Transparan

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/diki-trianto-1'>DIKI TRIANTO</a>
LAPORAN: DIKI TRIANTO
  • Senin, 16 November 2026, 10:07 WIB
Pulung Ingatkan Dana Pesangon Wajib Dikelola Transparan
Anggota Komisi IX DPR Pulung Agustanto. (Foto: Dok. Pribadi)
Kecil Besar
rmol news logo Wacana penunjukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP) menuai kritik dari parlemen.

Anggota Komisi IX DPR Pulung Agustanto menilai, dana pesangon pekerja lebih tepat dikelola BPJS Ketenagakerjaan yang telah memiliki pengalaman dan infrastruktur dalam mengelola dana jaminan sosial tenaga kerja.

Menurut Pulung, dana pesangon merupakan hak normatif pekerja sekaligus jaring pengaman ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Karena itu, pengelolaannya harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keamanan dana.

"Undang-undang memang mengamanatkan pengelolaan terpusat oleh lembaga pemerintah. Tapi kenapa harus Danantara? Bukankah kita sudah punya BPJS Ketenagakerjaan yang memang terbiasa dan memiliki infrastruktur untuk mengelola dana jaminan sosial tenaga kerja?" ujar Pulung dalam keterangannya, Senin, 16 November 2026.

Ia mengingatkan, ada perbedaan mendasar antara lembaga pengelola investasi seperti Danantara dengan badan penyelenggara jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan.

Dana pesangon, kata dia, merupakan dana amanat milik pekerja yang harus tersedia ketika terjadi PHK. Dana tersebut bukan modal untuk ekspansi bisnis atau investasi berisiko tinggi.

Pulung juga mempertanyakan transparansi pengelolaan Danantara serta potensi konflik kepentingan dalam penempatan dana pekerja.

"Jika lembaga yang pimpinannya dipilih secara tertutup dan berlatar belakang pengusaha mengelola triliunan Rupiah dana pekerja, apa jaminannya tidak diputar untuk membiayai proyek-proyek kelompok tertentu? Ini sangat rawan konflik kepentingan," tegasnya.

Ia mengingatkan pemerintah agar tidak mengulangi persoalan tata kelola investasi seperti yang terjadi dalam kasus Asabri dan Jiwasraya.

"Skandal tersebut merugikan negara hingga triliunan Rupiah akibat tata kelola yang tertutup, penempatan investasi yang sembrono, dan gurita konflik kepentingan. Ujung-ujungnya, yang menjadi korban dan menderita kerugian paling nyata adalah pekerja," tandas Pulung.

Untuk itu, ia mengajukan tiga prasyarat dalam pengelolaan DCP. Pertama, keterbukaan laporan keuangan dan portofolio investasi secara berkala agar dapat diawasi publik, serikat pekerja, maupun pengusaha.

Kedua, penempatan dana pada instrumen investasi yang aman dengan imbal hasil minimal setara suku bunga deposito bank pemerintah. Ketiga, negara harus memberikan jaminan atas keamanan pokok dana, termasuk menanggung kerugian akibat kelalaian investasi oleh lembaga pengelola.

Karena aturan teknis DCP masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP), termasuk pengaturan dana yang selama ini dikelola Dana Pensiun (Dapen) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), Pulung meminta pemerintah mengkaji kembali rencana penunjukan Danantara.

"Mumpung PP-nya belum diterbitkan, wacana penunjukan Danantara sebagai pengelola DCP harus dikritisi dan dikoreksi sejak dini. Pemerintah harus menyerahkan pengelolaan DCP kepada lembaga yang teruji prinsip jaminan sosialnya seperti BPJS Ketenagakerjaan," pungkasnya. rmol news logo article
Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
EDITOR: DIKI TRIANTO
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari RMOL.ID di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA