Pramono ingin Jakarta menjadi daerah percontohan bagi provinsi lain dalam menentukan besaran upah minimum.
Pramono mengatakan, pembahasan UMP 2027 masih berlangsung antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, perwakilan buruh, dan pengusaha.
Namun, proses negosiasi belum mencapai kesepakatan lantaran masing-masing pihak masih mempertahankan nilai alfa atau faktor penyesuaian upah yang diusulkan.
"Saya memberikan batas waktu sampai dengan Jumat untuk segera diselesaikan," kata Pramono di Balai Kota, Rabu, 18 November 2026.
Pramono berharap, pembahasan yang masih alot tersebut dapat segera menemukan titik temu sehingga keputusan mengenai UMP Jakarta 2027 tidak berlarut-larut.
Ia menegaskan, Pemprov DKI Jakarta berperan sebagai mediator dalam mempertemukan kepentingan buruh dan pengusaha. Proses pembahasan dikoordinasikan oleh Asisten Keuangan serta Dinas Tenaga Kerja.
Pemprov DKI Jakarta kini mendorong ketiga pihak agar segera menyepakati besaran alfa yang akan menjadi salah satu dasar penetapan UMP 2027.
Keputusan tersebut diharapkan tidak hanya memberikan kepastian bagi pekerja dan pengusaha di Jakarta, tetapi juga menjadi acuan bagi daerah lain dalam menyelesaikan pembahasan upah minimum.
BERITA TERKAIT: