Menurut Adi, reshuffle kabinet beberapa waktu lalu memunculkan pertanyaan publik terkait urgensinya. Namun, ia melihat perombakan tersebut lebih berfokus pada pembenahan sektor komunikasi pemerintah.
Salah satu contohnya adalah perpindahan Qodari dari posisi Kepala Staf Presiden ke Badan Komunikasi Pemerintah, yang diproyeksikan memperkuat fungsi juru bicara istana. Posisi yang ditinggalkan Qodari kemudian diisi oleh Dudung.
Dalam konteks itu, Adi menilai KSP kini mengambil peran lebih strategis dalam mengawasi pelaksanaan program prioritas pemerintah, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat.
“Selama ini implementasi program seperti MBG kerap disorot publik, mulai dari kasus keracunan hingga menu yang tidak sesuai petunjuk teknis. Masih banyak dapur MBG yang bermasalah,” ujar Adi lewat kanal Youtube miliknya, Minggu, 3 Mei 2026.
Ia menegaskan, berbagai keluhan masyarakat terkait pelaksanaan program tersebut menjadi hal yang penting untuk diawasi secara serius oleh KSP. Harapannya, pengawasan tidak berhenti pada penyerapan aspirasi, tetapi juga diikuti dengan tindakan nyata di lapangan.
Adi juga menyambut positif rencana KSP membuka layanan pengaduan 24 jam untuk menindak penyelewengan dalam program strategis nasional.
“Ini ide yang progresif. Tinggal bagaimana implementasinya. Karena dalam praktiknya, menyampaikan komitmen politik itu mudah, yang sulit adalah memastikan eksekusinya berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Pengamat politik Adi Prayitno menilai langkah Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman yang berkomitmen membabat praktik penyelewengan dalam program pemerintah merupakan bagian dari dampak reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. 
BERITA TERKAIT: