Program yang dulu hanya janji kampanye, hari itu berubah menjadi sistem. Semua ini tidak muncul tiba-tiba.
Fondasinya diletakkan lebih awal tepatnya pada 15 Agustus 2024, ketika Badan Gizi Nasional (BGN) resmi dibentuk. Sebuah lembaga yang sejak awal dirancang bukan sekadar pelaksana program, tapi arsitek kebijakan gizi nasional.
Dari sana, desain besar itu disusun: rantai pasok, standar operasional, hingga mekanisme distribusi. Dan ketika dijalankan, hasilnya langsung terasa.
Hingga awal Maret 2026, lebih dari 61,2 juta penerima manfaat telah dijangkau. Angka yang bukan hanya besar tapi juga mencengangkan. Itu setara hampir setengah populasi Jepang.
Jauh melampaui jumlah penduduk banyak negara di dunia. Saya teringat satu percakapan bersama Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana usai Podcast Ruang Redaksi RMOL.ID, beberapa bulan sebelumnya.
Saat itu, angka penerima manfaat baru menyentuh 20 juta. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebutnya dengan nada setengah tidak percaya: “Itu sudah tiga kali penduduk Singapura.”
Kini, dalam waktu yang relatif singkat, angka itu melonjak tiga kali lipat. Artinya sederhana: ini bukan lagi uji coba. Ini sudah menjadi kekuatan nasional.
Kekuatan itu mulai menarik perhatian dunia. Pada 19 November 2025, delegasi dari Timor-Leste datang ke Indonesia. Bukan untuk seremoni. Tapi untuk belajar.
Mereka tidak hanya duduk di ruang rapat. Mereka turun langsung ke lapangan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jatiasih di Bekasi.
Mereka melihat bagaimana makanan disiapkan. Bagaimana distribusi dilakukan. Bagaimana sistem dijalankan. Ini bukan kunjungan simbolik. Ini transfer pengetahuan.
Dalam bahasa hubungan internasional, ini disebut best practice sharing dan itu hanya terjadi jika satu negara dianggap berhasil.
Dua bulan kemudian, giliran Jepang yang datang. Pada 14 Januari 2026, delegasi Japan Chamber of Commerce and Industry mengunjungi SPPG Pasir Putih di Sawangan, Depok.
Mereka melihat langsung seluruh proses: dari memasak hingga distribusi. Dan kemudian, mereka memberi penilaian. Standar operasional MBG Indonesia dinilai tinggi. Bahkan disebut hampir menyamai Jepang.
Pujian itu bukan hal kecil. Jepang dikenal sangat ketat dalam urusan keamanan pangan. Suhu makanan saja harus minimal 80 derajat Celsius sebelum disajikan.
Ketika mereka mengakui kualitas Indonesia, itu berarti satu hal: kita sudah masuk standar global.
Cerita berikutnya datang dari Amerika Latin. Pada 20 Oktober 2025, perwakilan Kementerian Pertanian Brasil bertemu dengan otoritas Indonesia. Agenda utamanya: memperkuat kerja sama peternakan.
Sekilas ini terlihat seperti kerja sama biasa. Padahal tidak. Di balik itu ada kebutuhan besar: memastikan pasokan protein untuk menopang MBG.
Artinya, program ini tidak hanya berdampak ke dalam negeri. Ia menciptakan daya tarik ekonomi lintas negara. Inilah diplomasi dalam bentuk paling konkret.
Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan hal ini dengan tegas. Diplomasi Indonesia, katanya, adalah instrumen strategis pembangunan nasional terutama untuk ketahanan pangan dan energi.
Dalam konteks itu, MBG bukan sekadar program sosial. Ia adalah pernyataan politik: bahwa pembangunan manusia adalah fondasi kekuatan negara.
Indonesia pun aktif menggandeng School Meals Coalition, berbagai badan internasional, serta negara mitra. Dan hasilnya mulai terlihat. Indonesia tidak lagi hanya mengikuti.
Indonesia mulai dijadikan rujukan. Puncaknya terlihat ketika Prabowo Subianto membawa MBG ke panggung dunia. Pada Januari 2026, di World Economic Forum, ia tidak hanya berbicara soal ekonomi makro.
Ia berbicara tentang anak-anak yang makan. Tentang ibu hamil yang mendapatkan gizi cukup. Tentang negara yang memilih membangun manusianya terlebih dahulu. Responnya tidak main-main.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 21 Maret 2026, Presiden menyampaikan bahwa ia menerima surat dari para pemimpin dunia. Mereka ingin belajar dari Indonesia. Dalam bahasa diplomasi, ini adalah pengakuan.
Dan pengakuan adalah mata uang penting dalam hubungan internasional. Di titik ini, MBG telah berubah. Dari program domestik menjadi instrumen soft power. Dari kebijakan sosial menjadi alat diplomasi. Namun, ini baru awal. Next level-nya sudah terlihat.
Pertama, MBG bisa menjadi model ekspor kebijakan. Banyak negara berkembang menghadapi masalah yang sama: gizi buruk, distribusi pangan yang tidak merata, dan lemahnya tata kelola.
Indonesia kini memiliki sesuatu yang bisa ditawarkan: sistem yang sudah diuji dalam skala puluhan juta penerima. Bukan teori. Tapi praktik.
Kedua, MBG membuka jalur diplomasi ekonomi yang nyata. Kebutuhan bahan pangan dalam skala besar menciptakan ekosistem baru: pertanian, peternakan, logistik, hingga teknologi pangan.
Ke depan, peluang terbuka dengan banyak negara lain. Diplomasi tidak lagi berhenti pada perjanjian. Ia bergerak menjadi aktivitas ekonomi yang hidup.
Ketiga, MBG berpotensi menjadi fondasi kepemimpinan Indonesia di dunia berkembang.
Ketika banyak negara mencari model pembangunan yang realistis, Indonesia menawarkan sesuatu yang sederhana tapi berdampak langsung.
Memberi makan rakyatnya. Dan melakukannya dengan sistem. Jika ini dikonsolidasikan, Indonesia tidak hanya akan didengar. Tapi juga diikuti.
Pada akhirnya, kekuatan sebuah negara tidak selalu dimulai dari hal besar. Kadang, ia dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana: satu piring makanan.
Namun ketika piring itu hadir untuk puluhan juta orang--setiap hari, ia berubah menjadi kekuatan. Bukan hanya kekuatan domestik. Tapi kekuatan diplomasi. Dan dari situlah, Indonesia mulai berbicara ke dunia dengan cara yang tenang, tapi sangat kuat.
Abdul Rouf Ade Segun
Jurnalis Republik Merdeka Online (RMOL) dan Mahasiswa Magister Hubungan Internasional Universitas Paramadina
.jpg)
BERITA TERKAIT: