Hal ini menyusul ditemukannya ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan dengan realisasi di lapangan selama semester pertama 2024 sebagaimana Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I-2024 yang diterbitkan BPK pada Jumat, 25 Oktober 2024.
Pada periode tersebut, posisi Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dijabat Bahlil Lahadalia sebelum digantikan Rosan Roeslani pada pertengahan Agustus 2024.
Menurut laporan BPK, data yang selama ini dipublikasikan berpotensi menyesatkan dan tidak mencerminkan kondisi nyata, sehingga dapat berdampak pada persepsi publik serta penilaian para pemangku kepentingan.
Dalam laporannya, BPK mengidentifikasi beberapa masalah utama, termasuk sejumlah pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta belum melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
Selain itu, fitur LKPM pada subsistem pengawasan OSS (Online Single Submission) berbasis risiko atau
risk-based approach (RBA) juga dianggap belum efektif dalam menyediakan data yang tepat.
Menurut BPK, data yang dilaporkan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan, sehingga dapat menyesatkan publik dan para pemangku kepentingan.
Maka dari itu, BPK meminta Menteri Investasi saat ini, Rosan Perkasa Roeslani untuk melakukan pembenahan fitur LKPM pada sistem OSS RBA agar dapat menghasilkan data lebih akurat.
Selain itu, diharapkan adanya notifikasi kepada pelaku usaha yang belum mematuhi kewajiban pelaporan LKPM sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan berkelanjutan.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti perlunya peningkatan akurasi dan transparansi pelaporan investasi pada sektor kehutanan dan pertambangan. 
BERITA TERKAIT: