Pak Prabowo, Penambahan Pos Kementerian akan Bebani Keuangan Negara

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ahmad-alfian-1'>AHMAD ALFIAN</a>

LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Minggu, 12 Mei 2024, 10:40 WIB

Pak Prabowo, Penambahan Pos Kementerian akan Bebani Keuangan Negara

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera/Ist

Presiden terpilih Prabowo Subianto disarankan untuk berpikir ulang soal penambahan pos kementerian baru di periode mendatang, dari 34 menjadi 40.

Menurut Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, penambahan pos kementerian bisa memudarkan semangat reformasi birokrasi.

"Usulan ini mesti hati-hati pak Prabowo. Walau ruang kerja luas dan banyak, tetap hati-hati menambah jumlah kementerian," kata Mardani saat seperti dikutip redaksi melalui akun X miliknya, Minggu (12/5).

Anggota Komisi II DPR RI itu melanjutkan, prinsip reformasi birokrasi minim struktur namun kaya dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi).

"Struktur sedikit saja tapi fungsi diperbanyak. Agar ada sinergi dan mudah koordinasi," kata Mardani.

Penambahan pos kementerian harus disusun dengan penghitungan yang cermat. Hal ini penting agar kementerian baru tidak membebani keuangan negara.

Mengingat Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki program makan siang gratis dan negara juga tengah membangun Ibukota Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Banyaknya kementerian berpotensi membuat anggaran terpecah-pecah dan tidak fokus," pungkas Mardani.