Jokowi Akan Larang Penjualan Rokok Batangan, IPR: Masih Banyak yang Lebih Prioritas Daripada Urus Hal Ecek-ecek

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, masih banyak hal-hal strategis dan lebih prioritas yang harus ditangani Jokowi selaku Kepala Pemerintahan ketimbang urus penjualan rokok.

Misalnya, soal ancaman resesi yang nyata-nyata berada di depan mata, hingga proses demokrasi di Tanah Air menjelang kontestasi politik lima tahunan.

“Saya melihatnya, Presiden sebagai Kepala Pemerintahan mestinya membuat kebijakan yang visioner untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, jangan mengurusi hal yang remeh temeh dan ecek-ecek gitu,” tegas Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Selasa (27/12).

Seorang Kepala Negara, kata Ujang, mestinya lebih fokus dan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat banyak.

Meskipun, semua aturan di republik ini dibuat antara lain oleh Presiden, tetapi mengatur hal yang lebih prioritas dan terprogram untuk bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang hebat juga sebuah keharusan.

“Saya tidak tahu kebijakan rokok batangan itu kebijakan strategis atau tidak. Apakah itu visioner atau tidak. Yang jelas levelnya Presiden jangkauannya harus yang visioner,” tegasnya.

“Masih banyak persoalan bangsa yang besar yang harus diselesaikan atau yang belum dan tidak diselesaikan oleh pemerintah. Mestinya itu yang diprioritaskan!” demikian Ujang.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo akan melarang penjualan rokok batangan. Rencananya, aturan tersebut tertuang dalam peraturan yang bakal disusun pemerintah di 2023.

Larangan penjualan rokok batangan tersebut tertuang dalam lampiran Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023. Keppres Ini diteken Presiden Jokowi pada 23 Desember 2022.

Secara spesifik, dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

"Pelarangan penjualan rokok batangan," begitu bunyi dari Keppres tersebut.