Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, menandatangani MoU berjudul "Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan", bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Turut hadir Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal A. Riza Patria, hingga Kabaharkam Polri Komjen Pol Mohammad Fadil Imran.
Dalam kesempatan tersebut, Amran menyampaikan kata sambutannya yang berisi harapan terkait swasembada pangan. Pasalnya, dia mencatat ada sejumlah hal yang ditargetkan segera terlaksana oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Hari ini kita MoU dengan Kemendes. Ada dua mimpi besar presiden. Swasembada dan pangan bergizi. Ini harus kita topang dengan baik," ujar Amran.
Dia menjelaskan, Kementan akan menggunakan dua strategi untuk mencapai target swasembada pangan pada tahun 2028 dan makan makanan bergizi gratis bagi anak-anak agar mencegah stunting.
"Ke depan ada dua pendekatan intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi kita buat pompanisasi di Pulau Jawa. Kita kirim pompa Jawa Timur, Jawa Tengah, puluhan ribu pompa, dan Jawa Barat saat el nino," katanya.
Amran menuturkan, kondisi pertanian Indonesia mengalami tantangan dalam beberapa tahun ini, untuk memenuhi stok pangan dalam negeri. Tetapi, strategi pompanisasi lahan cukup efektif untuk menggenjot ketersediaan pangan dalam negeri.
"Kita dilanda krisis pangan, dunia dilanda krisis pangan. (Pompanisasi) ini solusi cepat untuk Indonesia," sambungnya menegaskan.
Hanya saja, dia memperkirakan strategi intensifikasi ini tidak bisa selalu diandalkan. Sehingga, diperlukan strategi ekstensifikasi yang dikerjakan secara kolaboratif oleh stakeholder terkait, termasuk dalam hal ini Kemendes PDT.
Strategi ekstensifikasi tersebut adalah membuat lahan persawahan baru di 3 wilayah, yaitu Papua Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan. Serta, khusus untuk target pangan bergizi dikolaborasikan dengan pemerintahan desa.
"Ini (di Kalimantan Tengah) kurang lebih ada 1 juta hektare, ini irigasinya sudah bagus. Di Sumatera Selatan ada 3 juta hektar," urai Amran.
"Kemudian untuk pangan bergizi ini peluang para kepala desa. Jangan sampai anggaran pangan gizi Rp 100 triliun itu lari ke supermarket atau ke kota. Bagaimana bergerak di sekitar bapak. Itu target kita hari ini," sambungnya.
Lebih lanjut, terkait pangan bergizi Amran menekankan agar kepala desa memberdayakan petani hingga peternak lokal di daerahnya untuk memenuhi kebutuhan makan makanan bergizi gratis yang akan digalakkan pemerintah Presiden Prabowo.
"Ini kita ada pangan lestari, pelihara ayam, cabai, terong, kambing dipelihara di sekitar rumah di desa. Nanti bibitnya dari pertanian, yang memandu kepolisian, kemudian Kementerian Desa punya anggaran minimal 20 persen untuk pangan," ucap Amran.
"Jadi nantinya, pangan bergizi beli ayam, belinya di masyarakat. Di mana nanti ada dapur di situ harus disiapkan bahan bakunya. Yang siapkan dan mengontrol adalah kepala desa. Yang menentukan titiknya Pak Menteri Desa atas saran Pak Menko, dan mengayomi Polisi," tambahnya.
Penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dilakukan antara Kementerian Pertanian (Kementan) dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), di Kantor Kementerian Pertanian, Jalan Harsono RM Dalam, Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu, 6 Oktober 2024. 
BERITA TERKAIT: