Salah satu hal yang menjadi perhatian anggota Komisi IV, Arif Rahman, adalah sistem pelelangan hasil tangkapan nelayan. Menurutnya, sistem pelelangan yang ada saat ini dinilai kurang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan, terutama bagi nelayan kecil.
“Para nelayan kita ini mencari ikan ke laut selama dua hingga tiga hari, lalu mereka pulang dengan harapan ingin mendapatkan uang cash untuk hidup dia, tapi ternyata di pelelangan ini diutangi,” ujar Arif.
Ia menyarankan agar KKP lebih fokus memperbaiki sistem pelelangan di daerah, agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi nelayan.
Selain itu, Politikus Partai Nasdem ini juga menyoroti masalah terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dinikmati oleh nelayan.
Legislator Dapil Banten I ini mengungkapkan bahwa banyak nelayan kaya yang membeli BBM subsidi. Sehingga perlu adanya pengawasan lebih ketat dari KKP, bekerja sama dengan BPH Migas dan lembaga terkait lainnya.
Menurutnya, perlu edukasi dari KKP kepada nelayan mengenai kebijakan terkait BBM dan perizinan. Ia menilai masih ada ketidaksesuaian kebijakan antara tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat, yang menghambat pemahaman nelayan terhadap aturan yang ada.
“Tentu ini harus ada sinkronisasi agar nelayan-nelayan ini paham edukasinya. Karena ketika nelayan-nelayan kita ini ingin membeli BBM, tapi dia tidak punya izin kapal, izin nelayan atau izin perahu, itu tidak bisa. Ini sangat perlu untuk diedikasi oleh KKP,” ujarnya.
Selain masalah BBM dan pelelangan, Arif juga menyinggung perlunya pengadaan kapal patroli untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa kapal patroli yang ada saat ini masih kurang, bahkan Indonesia sering kalah bersaing dengan kapal nelayan dari negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand.
“Menurut saya, terkait kebutuhan kapal patroli ini harus kita prioritaskan juga, karena kita kalau kejar-kejaran dengan kapal nelayan Malaysia atau Thailand aja kalah. Bagaimana kita mau menangkap kapal-kapal yang berlayar bebas ke perairan kita,” bebernya.
Terakhir, Arif mendukung kenaikan pagu anggaran KKP untuk tahun 2025. Menurutnya, sektor kelautan dan perikanan harus menjadi prioritas, mengingat Indonesia adalah negara maritim yang bergantung pada sektor ini.
"Mengingat negara Indonesia adalah negara maritim yang menjadikan sektor pertanian sebagai sektor prioritas, maka KKP juga harus menjadi sektor prioritas untuk negara ini,” pungkas Arif.
Sejumlah isu penting terkait sektor kelautan dan perikanan menjadi sorotan saat Komisi IV DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk membahas rencana program kerja prioritas KKP pada 2025, pada Rabu, 6 November 2024. 
BERITA TERKAIT: