Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Logika Sesat Berpikir, Wacana Menunda Pemilu Merusak Demokrasi

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/angga-ulung-tranggana-1'>ANGGA ULUNG TRANGGANA</a>
LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA
  • Selasa, 13 Desember 2022, 04:30 WIB
Logika Sesat Berpikir, Wacana Menunda Pemilu Merusak Demokrasi
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago/RMOL
rmol news logo Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dianggap menyalahgunakan kekuasanya kekuasannya tanpa batas setelah melontarkan wacana penundaan Pemilu 2024.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengaku heran mengapa Bamsoet dan LaNyalla hingga melakukan sesuatu di luar batas konstitusi. Menurutnya, seseorang yang paling mungkin menjadi pengkhianat konstitusi adalah mereka yang punya jabatan strategis.

"Atas nama kehendak rakyat, padahal ini agenda elite yang tidak mau pestanya cepat berakhir. Mau di bawa ke mana negara ini," sesal Pangi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (13/12).

Pangi menekankan salah satu ciri khas yang menjadi kriteria utama negara demokrasi adalah terjadinya pertukaran elite secara reguler, pergantian kekuasaan secara teratur. Namun demikian, Bamoset dan LaNyalla punya indikasi ingin melanggengkan kekuasaan selamanya, bahkan ada gelagat mau menjebak Jokowi menjadi presiden seumur hidup.

Ia pun mengaku sudah meramalkan sebelumnya. Prediksi Pangi, mereka punya judul lagu lama dan kaset usang, yakni tidak ada yang memenuhi kriteria sehebat Jokowi, dan dengan alasan untuk kelanjutan legacy agar tercapai Indonesia emas 2045.

"Maka bagi mereka yang lain nggak akan ada seperti Jokowi," kata Pangi.

Pangi mengakui, Jokowi memang presiden yang harus di akui rajin turun menyapa menyalami masyarakat Indonesia, baik ke provinsi maupun kabupaten dan kota.

Namun demikian, ia mempertanyakan siapapun yang ingin mendorong Joko Widodo tetap menjabat lebih dari tahun 2024 mendatang.  Ia menegaskan nalar politik semacam itu merusak demokrasi.

"Karena nggak ada capres  yang punya kriteria seperti pak Jokowi, maka pak Jokowi harus ditambah masa jabatannya, tiga periode dan seterusnya, ini logika gagal paham, sesat berfikir," pungkasnya.rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA