"Isu perpanjangan jabatan presiden, tunda pemilu, kemungkinan Jokowi jadi cawapres sudah terlalu lama dibahas sebagai ilusi tidak nyata. Sebaiknya disetop saja, jangan habiskan waktu dibahas lagi," ujar Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pertama RI, Jimly Asshiddiqie, dalam akun Twitternya @JimlyAs yang dikutip Redaksi pada Jumat (9/12).
Sebaliknya, Jimly meminta semua pihak baik di instansi pemerintah, partai politik, termasuk tokoh d idalamnya agar mengikuti proses Pemilu 2024 yang sudah berjalan.
"Semua itu terlarang, tidak mungkin dan pasti tidak akan terjadi. Proses menuju Pemilu 2024 sudah jalan, ikuti saja dengan tertib," tulis Jimly.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet meminta pelaksanaan Pemilu serentak di 2024 harus benar-benar diperhitungkan. Menurutnya, menjelang Pemilu 2024 kerap memunculkan kondisi politik nasional yang panas.
Apalagi, kata dia, proses pemulihan akibat pandemi Covid-19 belum sepenuhnya selesai. Bahkan belakangan ini bencana alam terjadi di mana-mana.
“Ini jelas harus dihitung betul apakah momentumnya tepat dalam era kita tengah berupaya
recovery bersama terhadap situasi ini dan antisipasi, adaptasi, dan ancaman global seperti ekonomi, bencana alam dan sebagainya,†kata Bamsoet dalam acara rilis hasil survei Poltracking, Kamis (8/12). 
Saran dari Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) agar Pemilu 2024 ditunda bikin gaduh masyarakat. Karena itu, saran tersebut tidak perlu dibahas lagi. 
_memberikan_dukungan_kepada_Pramono_Anung_dan_Rano_Karno_ist.jpg)
