Populisme di sini suatu istilah untuk menggambarkan setiap kebijakan pemerintah selalu dilandasi pada keinginan untuk menyenangkan hati masyarakat tetapi dengan sendirinya mengabaikan esensi untuk membangun sebuah Good Governance.
Demikian disampaikan Dekan FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Ali Munhanif, MA acara The 15th Bali Democracy Forum bertajuk “Refleksi atas Menurunnya Kualitas Demokrasi di Asia Tenggara†pada Kamis (8/12).
Ali Munhanif mencontohkan, pemerintah yang berkuasa menawarkan bantuan yang bersifat afirmatif action terhadap masyarakat tertentu, mengiming-imingi para pemilihnya dibanding mendorong untuk kebijakan yang baik untuk seluruh rakyat.
Hal ini, kata Ali Munhanif, pada akhirnya berpengaruh pada perilaku sesaat dengan harapan dan keinginan untuk terpilih kembali atau mempertahankan kekuasannya.
“Menurunnya kualitas demokrasi karena terjebak untuk memepertahankan kekuasaan tadi,†kata Ali Munhanif.
Padahal, menurut Ali Munhanif, jika keterpilihan kembali adalah motivasi utama perilaku rezim yang memerintah saat ini maka itu berdampak serius terhadap demokrasi itu sendiri.
“Satu hal yang harus kita catat, dalam pelaksanaan demokrasi yang sehat jangan terjebak untuk memepertahankan kekuasaan,†pungkasnya.
Populisme dalam sebuah negara demokrasi menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan menurunnya kualitas demokrasi. 
BERITA TERKAIT: