Penolakan JK, Surya Paloh dan Pakar Hukum terhadap Penundaan Pemilu Bukti PDIP Konsisten Wakili Suara Rakyat

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ahmad-satryo-1'>AHMAD SATRYO</a>

LAPORAN: AHMAD SATRYO

Selasa, 01 Maret 2022, 14:01 WIB

Penolakan JK, Surya Paloh dan Pakar Hukum terhadap Penundaan Pemilu Bukti PDIP Konsisten Wakili Suara Rakyat

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie/Net

Sikap konsisten PDI Perjuangan terhadap masa jabatan presiden yang diatur di dalam Pasal 7 UUD 1945 semakin diperkuat oleh argumentasi sekaligus sikap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, hingga sejumlah pakar hukum tata negara.

Begitu pendapat Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (1/3).

"Ini bukti kekuatan hukum dan politik, ditambah rakyat, maka ini sudah bisa dikatakan (PDIP) mewakili suara rakyat," ujar Jerry.

Jerry memandang, argumentasi Jusuf Kalla menolak penundaan Pemilu lantaran berpotensi menimbulkan kekisruhan di masyarakat sudah sangat tepat.

"Takutnya people power yang bertindak," tuturnya.

Di samping itu, Jerry memperkirakan partai-partai yang mengusulkan penundaan pemilu seperti PKB dan PAN akan menerima dampak negatif.

Analisa Jerry, apa yang disampaikan oleh PKB dan PAN atas usulan penundaan Pemilu sama sekali tak masuk akal dan bertentangan dengan konstitusi.

"Bisa partai-partai yang menginginkan perpanjangan masa jabatan presiden ditinggalkan pemilih atau pendukungnya," tandasnya menambahkan.