Bagi Demokrat, Kekalahan Moeldoko Jadi Kado Akhir Tahun

Gugatan tersebut terkait Surat Keputusan (SK) Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025 dan Pengesahan AD/ART Partai Demokrat.

Penolakan itu tertuang di laman resmi Mahkamah Agung nomor perkara 154/G/2021/PTUN.JKT atas nama mantan Ketua DPC Demokrat Kepulauan Sula, Ajrin Duwila dan bekas kader Demokrat, Hasyim Husein, Kamis (23/12).

"Adanya keputusan ini makin memperkokoh kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat," kata Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Mehbob dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/12).

Mehbob melanjutkan, putusan tersebut menguatkan AD/ART Demokrat hasil Kongres V serta DPP Demokrat di bawah kepemimpinan AHY sudah sah.

“Putusan PTUN tersebut merupakan kado akhir tahun bagi demokrasi di Indonesia," tandasnya.