Sebab, standar etika pejabat negara menurun saat tidak bisa membedakan mana negara, mana pasar. Termasuk mana yang menjadi ranah publik dan mana yang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dalam jabatan.
Begitu tegas Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah menanggapi dugaan keterlibatan perusahaan yang terafiliasi dengan menteri di kabinet dalam bisnis PCR.
Menurutnya, polemik soal ini menjadi tambah runyam karena jurubicara para menteri tidak bisa membedakan posisi mereka dalam memberi jawaban.
“Jubir-jubir berkeliaran tanpa pengetahuan. Tambah runyam pengertian tidak paham mana institusi mana personal,†ujarnya lewat akun Twitter pribadi, Sabtu malam (6/11). 
Mantan Wakil Ketua DPR RI itu mengingatkan bahwa inti dari persoalan ini bukan soal ambil untung atau tidak para menteri yang bersangkutan. Tetapi mengenai etika pejabat negara yang tidak boleh terlibat pada bisnis yang berada di ruang kebijakannya.
“Mau untung atau mau rugi itu soal lain. Pejabat jangan berdagang di ruang kebijakannya. Itu intinya,†tutupnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Tidak ambil untung dari saham yang ditanam di perusahaan bisnis PCR bukan jawaban yang pas bagi para seorang pejabat negara. 
BERITA TERKAIT: