Membangun Kemandirian Tugas yang Sangat Penting

Namun di tengah kesulitan bagaimanapun selalu ada titik terang. Belakangan, situasi mulai bergerak ke arah yang lebih baik. Volume perdagangan kedua negara sudah kembali ke titik semula. Kerjasama simbolis dan strategis  yang sempat terhenti, seperti pengembangan pesawat jet tempur K-FX/I-FX, pun dimulai kembali.

Selain itu, di sisi investasi di Indonesia, data semester pertama tahun 2021 memperlihatkan Korea Selatan melompat dan kini berada di posisi kelima setelah Singapura, Hong Kong, China, dan Belanda. Peningkatan investasi Korea Selatan di Indonesia didorong oleh investasi dalam skala besar di bidang kendaraan listrik atau Electric Vehicle (EV) dan baterai untuk EV.

Sangat terbuka peluang, bermodalkan kerjasama dengan Korea Selatan ini, Indonesia dapat menjadi pemain kunci kendaraan listrik dan baterai EV di kawasan Asia Tenggara.

Begitu antara lain disampaikan Duta Besar Republik Korea untuk Republik Indonesia, Park Tae-sung, ketika menerima kunjungan Republik Merdeka di ruang kerjanya di Kedubes Korea Selatan, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, pekan kedua September 2021.

Dubes Park adalah pejabat senior negeri ginseng. Dia memulai kariernya di Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi (MOCIE) pada 1991. Pada tahun 2005, Dubes Park bertugas sebagai Direktur Kerjasama China, MOCIE. Setahun kemudian pria kelahiran Seoul, 15 April 1963, ini memulai tugas pertama diplomat sebagai Counsellor di Kedutaan Korea di Malaysia.

Setelah menyelesaikan tugasnya di Kuala Lumpur, Dubes Park menempati posisi Direktur Semikonduktor dan Divisi Display, Kementerian Pengetahuan Ekonomi (MKE) pada 2009. Setahun kemudian dia menempati posisi Direktur Kebijakan Ekonomi Lokal, juga di MKE.

Pada tahun 2013, ayah dua anak ini menempati posisi Direktur Divisi Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi (MOTIE). Kariernya terus meningkat hingga menjadi Deputi Menteri MOTIE pada tahun 2019.

Bulan Juli 2020 Dubes Park tiba di Jakarta untuk memulai tugasnya sebagai Dutabesar Republik Korea. Sementara Surat Kepercayaan diserahkannya kepada Presiden Joko Widodo di bulan Oktober 2020.

Berikut petikan wawancara Republik Merdeka dengan Dubes Park:

Korea Selatan merupakan salah satu negara yang relatif berhasil dalam menghadapi pandemi Covid-19. Bisa Anda ceritakan bagaimana perkembangan dan penanganan pandemi di Korea Selatan sejauh ini?

Memang sebagaimana yang Anda sampaikan, Republik Korea sejauh ini dinilai berhasil dalam penanganan pandemi Covid-19. Bulan Juni lalu Presiden Moon Jae-in diundang untuk menghadiri Konferensi G-7 di London. Dalam konferensi itu Presiden Moon bercerita tentang pengalaman kami. Kami berharap saling berbagi pengalaman seperti ini dapat membangun solidaritas yang lebih nyata dan kita dapat saling belajar agar penanganan Covid-19 bisa maksimal.

Saya ingin menyampaikan beberapa data kasus Covid-19 di Korea Selatan saat ini. Penambahan kasus baru menurut data kemarin (9 September 2021) sebanyak 1.892 orang. Secara akumulatif kasus positif di Korea Selatan sebanyak 269 ribu orang. Adapun korban meninggal akibat pandemi Covid-19 sebanyak 2.348 jiwa. Dari angka-angka ini rasio kematian akibat Covid-19 di Korea Selatan berada di bawah 1 persen, atau sekitar 0,9 persen.

Korea Selatan juga termasuk negara yang terdampak oleh varian Delta. Karena itulah saat ini kasus harian mencapai angka 1.800an per hari. Tetapi dua bulan sebelumnya penambahan kasus baru per hari hanya sekitar 500 kasus.

Kalau kita melihat data vaksinasi, maka warganegara kami yang telah menyelesaikan vaksinasi tahap pertama sebesar 62,6 persen. Kemudian yang telah menyelesaikan vaksinasi tahap kedua sebesar 37,8 persen.

Rasio vaksinasi di Korea relatif lebih rendah dibandingkan di negara-negara maju lainnya karena dari awal jumlah kasus terkonfirmasi positif di Korea tidak begitu banyak. Sehingga program vaksinasi kami mulai agak belakangan dibandingkan dengan negara-negara itu.

Dengan adanya penyebaran varian Delta pemerintah Korea Selatan semakin gencar mendorong dan mempercepat program vaksinasi. Kami memperkirakan di akhir Oktober nanti 70 persen warganegara kami telah mengikuti vaksinasi tahap kedua.

Apa vaksin Covid-19 yang digunakan Korea Selatan?

Sejauh ini kami menggunakan produksi AstraZeneca, Pfizer, Moderna, dan Johnson & Johnson. Ini vaksin-vaksin yang diakui dan telah diberikan izin penggunaan oleh pemerintah Korea Selatan. Sementara vaksin produksi Republik Rakyat China belum mendapatkan izin penggunaan di Korea Selatan.

Bisa Anda jelaskan mengapa vaksin buatan China belum mendapat izin penggunaan di Korea Selatan?

Walaupun Sinovac sudah diberikan izin oleh WHO (World Health Organization), namun karena informasi medis terkait vaksin mereka belum memadai, menurut otoritas Korea Selatan, maka vaksin Sinovac belum mendapatkan izin penggunaan. Hal ini bukan hanya untuk vaksin dari China, melainkan juga untuk vaksin dari Rusia. Bila informasi medis terkait vaksin tersebut dinilai sudah memadai, otoritas medis kami akan memberikan izin penggunaan.

Apa yang dimaksud dengan informasi medis dalam hal ini?

Saya tidak dapat memberikan jawaban yang detail karena saya tidak memiliki kapasitas dan kepakaran mengenai hal itu. Tetapi menurut pengetahuan saya, selama ini kami membutuhkan pengkajian ulang yang lebih lanjut terkait pengembangan vaksin dan ujicoba klinis yang telah dilakukan, termasuk data-data ilmiah lainnya. Ketika kami meminta data yang lebih sufficient, kordinasi dengan China belum berjalan sehingga syarat-syarat untuk pengkajian lebih lanjut belum terpenuhi.

Korea Selatan dikenal sebagai negara yang memiliki kemampuan teknologi sangat maju. Termasuk teknologi kedokteran. Apakah Korea Selatan mengembangkan vaksin sendiri?

Saat ini vaksin Korea Selatan sedang dalam proses pengembangan. Seperti vaksin-vaksin yang dikembangkan negara maju lainnya, (vaksin yang dikembangkan Korea Selatan) menggunakan teknologi mRNA atau pun DNA. Contoh perusahaan yang sedang mengembangkan vaksin Covid-19 di Korea Selatan adalah SK Bioscience yang merupakan salah satu perusahaan besar. Ada juga startup yang sedang mengembangkan vaksin Covid-19, yakni Genexine.

Dalam proses pengembangan vaksin, salah satu elemen yang sangat penting adalah uji klinis. Di Korea Selatan jumlah kasus yang terkonfirmasi relatif rendah. Akibatnya persyaratan untuk melakukan uji klinis kurang memadai.

Di saat bersamaan, jumlah penduduk Korea Selatan sebanyak 50 juta jiwa menjadi tantangan tersendiri dalam hal investasi dan pengembangan industri vaksin. Jumlah ini tidak cukup besar sebagai market.

Namun kami sangat menyadari bahwa menjamin dan menanamkan kemandirian dalam hal penyediaan vaksin Covid-19 adalah tugas yang sangat penting. Karena itu pemerintah Korea Selatan memberikan insentif dana riset dan pengembangan (R&D) kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan pengembangan vaksin.

Korea Selatan memiliki fasilitas pembuatan vaksin yang maju dan berstandar internasional. Contohnya AstraZeneca sedang diproduksi di Korea Selatan untuk dipasarkan ke seluruh dunia. Moderna juga berharap dapat memproduksi vaksin mereka melalui perusahaan Bioscience di Korea Selatan. Vaksin Sputnik dari Rusia juga sedang diproduksi di Korea Selatan. Namun demikian, seperti yang saya sebutkan tadi, ada dua kesulitan dalam pengembangan vaksin baru, yakni jumlah kasus positif yang kurang memadai dan kesulitan ketika memasuki pasar sebagai perusahaan baru.

Kami punya solusi untuk menyelesaikan masalah ini, dan solusinya adalah mendorong kerjasama internasional. Salah satu partner penting kami dalam pengembangan vaksin Covid-19 adalah Indonesia. Perusahaan Korea Selatan, Genexine, tengah melakukan kerjasama dengan perusahaan farmasi Indonesia, Kalbe Farma, dalam pengembangan vaksin Covid-19. Kerjasama pengembangan vaksin Covid-19 yang dilakukan Genexine dan Kalbe Farma menggunakan teknologi paling canggih, dan aplikasinya pun jauh lebih bagus dari vaksin konvensional. Karena itulah vaksin ini dapat digunakan sebagai booster.

Melalui skema kerjasama ini sudah dilakukan uji klinis fase 2 dan fase 3 di Indonesia. Kalau sudah ada hasil dari uji klinis ini, kita dapat memproduksi vaksin hasil kerjasama ini di Korea Selatan dan kemudian disuplai ke Indonesia.

Pengembangan vaksin bersama antara Genexine dan Kalbe Farma juga memberikan makna yang sangat penting bagi kedua belah pihak. Agar program kerjasama ini berjalan sukses, pemerintah kedua negara harus memberikan dukungan dan juga bantuan yang maksimal. Penting juga untuk kita catat bahwa kerjasama penanggulangan Covid-19 antara Indonesia dan Korea dapat menjadi program kerjasama yang sangat simbolik antara kedua negara.

Saya yakin vaksin Korea Selatan akan sangat sukses seperti produk-produk Korea lainnya. Kalau vaksinnya diberi nama "K-Vaccine" saya kira bukan hanya publik Indonesia yang menerima, tetapi juga masyarakat di negara-negara yang selama ini menjadi pasar tradisional Korea Selatan...

Karena ini soal keselamatan, faktor transparansi dalam pengembangan vaksin menjadi sangat penting. Kami senang masyarakat dunia percaya pada komitmen dan keseriusan Korea Selatan dalam memproduksi barang-barang yang selama ini diterima dengan baik di pasar dunia. Kami berharap hal yang sama untuk vaksin yang sedang dikembangkan ini.

Kalau kerjasama pengembangan vaksin Covid-19 antara Genexine dan Kalbe Farma berhasil, nama vaksinya bukan "K-Vaccine" tapi "IK-Vaccine" atau "Indonesia-Korea Vaccine". (Tertawa)

Pada bulan Mei lalu Menko Maritim dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin berkunjung ke Korea Selatan untuk membahas berbagai agenda termasuk penguatan kerjasama di bidang kesehatan. Selain mencakup pengembangan vaksin Covid-19, agenda kerjasama di bidang kesehatan juga berkaitan tentang pengadaan obat penyembuh Corona dan test-kits. Untuk obat penyembuh Corona, perusahaan Korea Selatan yang namanya Celltrion Healthcare sudah mendapat Emergency Use Authorization (EUA) dari otoritas kesehatan Indonesia. Sementara test-kits sedang diproduksi oleh SD Biosensor di pabrik yang ada di Bandung.

Menurut pengamatan saya kerjasama di bidang kesehatan sangat penting, terutama dalam hal pengembangan vaksin Covid-19. Di samping itu secara konvensional Indonesia dan Korea Selatan memang aktif melakukan kerjasama di bidang manufaktur. Saya rasa di masa depan kita perlu melakukan diversifikasi kerjasama yang meliputi sektor-sektor lain seperti kesehatan, green economi, digital economy, start up, dan soft power.

Bagaimana tekanan Pandemi Covid-19 pada perdagangan dan investasi antara kedua negara? Apakah penurunan volume perdagangan yang terjadi masih bisa ditoleransi? Kira-kira apa yang harus dilakukan untuk meng-upgrade-nya lagi?

Saat ini semua negara menghadapi tantangan yang tidak kecil. Tidak ada negara yang bebas dari kesulitan akibat pandemi. Tahun lalu Korea mengalami kontraksi ekonomi hingga ke titik minus. Indonesia pun mengalami hal yang sama. Sebagai akibat dari tekanan itu, perdagangan kedua negara mengalami penurunan sebesar minus 15 persen.

Tetapi belakangan ini kita melihat berita menggembirakan. Sudah ada tanda-tanda ke arah pemulihan. Ini juga terlihat dalam hal volume perdagangan kedua negara. Kalau dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu, volume perdagangan kedua negara telah tumbuh 15 persen. Ada pemulihan.

Dari segi investasi, Korea Selatan yang sebelumnya merupakan negara investor terbesar ketujuh di Indonesia sekarang berada di peringkat kelima. Data detail bisa dilihat dari BPKM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Tetapi seingat saya dalam semester pertama tahun ini, peringkat pertama ditempati Singapura, peringkat kedua ditempati Hong Kong, peringkat ketiga ditempati China, dan peringkat keempat ditempati Belanda, serta peringkat kelima ditempati Korea Selatan.

Di periode yang sama tahun lalu, peringkat satu sampai peringkat tiga juga ditempati Singapura, Hong Kong, dan China. Investasi Belanda di Indonesia tumbuh secara impresif sehingga kini negara itu menempati peringkat keempat. Kemudian kami di berada peringkat kelima didorong oleh investasi dalam skala besar di bidang kendaraan listrik atau Electric Vehicle (EV) dan baterai untuk EV.

Apakah kerjasama di kedua sektor ini juga bagian dari Kemitraan Strategis Khusus (Special Strategic Partnership) kedua negara?

Benar. Sebagaimana kita ketahui di tahun 2017 kedua negara kita sepakat meningkatkan hubungan dari Kemitraan Strategis (Strategic Partnership) menjadi Kemitraan Strategis Khusus (Special Strategic Partnership). Indonesia merupakan satu-satnya negara di ASEAN yang memiliki hubungan Kemitraan Strategis Khusus dengan Korea.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Moon Jaein juga mencanangkan New Southern Policy. Ini adalah kebijakan yang dikembangkan pemerintah Korea Selatan untuk meningkatkan derajat kerjasama dengan negara-negara ASEAN sehingga sejajar dengan derajat kerjasama yang selama ini dilakukan Korea Selatan dengan empat negara besar di sekitar Korea Selatan. Dalam konteks ini pun Indonesia menjadi salah satu mitra penting dan utama bagi kami.

Ada perkembangan berarti di bidang perdagangan melalui Indonesia-Korea Comprehensive Economy Partnership Agreement (IK-CEPA) yang akan menjadi platform untuk mendorong kerjasama investasi dan perdagangan kedua negara. Majelis Nasional Korea telah meratifikasi IK-CEPA pada bulan Juni lalu. Saat ini kami sedang menunggu ratifikasi oleh DPR RI. Apabila dapat segera diratifikasi Indonesia sehingga bisa segera berlaku, saya berharap dan saya yakin IK-CEPA akan menjadi sebuah dasar yang kokoh untuk meningkatkan kerjasama ekonomi kedua negara.

Kalau di bidang investasi, kerjasama yang simbolik antara kedua negara di bidang pengembangan mobil elektronik dan baterai. Di kawasan Bekasi sedang dibangun pabrik kendaraan listrik yang diproduksi Hyundai. Menurut rencana pada kuartal pertama tahun depan pabrik tersebut telah memproduksi kendaraan listrik.

Sementara kerjasama baterai melibatkan konsorsium Korea Selatan yang terdiri dari LG, Hyundai, Automobile Group, dan Posco, dan Indonesia Battery Corporation. Sudah ada MoU antara kedua belah pihak dan dalam waktu dekat kami berharap dapat segera melakukan peletakan batu pertama pembangunan pabrik mobil listrik dan baterai. (Peresmian pabrik tersebut dilakukan tanggal 15 September 2021 oleh Presiden Joko Widodo.)

Salah satu program strategis nasional di era pemerintahan Presiden Jokowi adalah membangun ekosistem EV di Indonesia. Bila program kerjasama pengembangan EV dengan Korea Selatan ini sukses, saya yakin Indonesia akan menjadi hub bagi perdaangan EV di ASEAN. Ini juga akan menjadi momen transisi memasuki industri mobil ramah lingkungan, serta dengan kata lain hal ini menjadi salah satu respon terhadap isu pemanasan global.

Fasilitas di Bekasi adalah pabrik yang digunakan Hyundai untuk memproduksi mobil combustion yang konvensional. Nantinya pabrik itu juga akan memproduksi EV.

Berapa unit kendaraan listrik yang akan diproduksi di kuartal pertama?

Kapasitas produksi EV di pabrik Hyundai di Bekasi bisa mencapai 250 ribu unit per tahun. Tetapi tentu saja produksi dilakukan berdasarkan permintaan pasar. Jadi belum bisa dipastikan, berapa banyak yang akan diproduksi.

Namun denikian, di tahap awal ini pemerintah Indonesia telah memesan beberapa unit. Kementerian Perhubungan, misalnya, telah memesan 20 unit EV. Pemesanan EV oleh lembaga pemerintah ini penting sebagai tindakan simbolik bahwa pemerintah Indonesia memberikan dukungan yang besar bagi pengemban gan ekosistem kendaraan listrik yang ramah lingkungan

Bagaimana dengan industri mobil hybrid?

Awalnya, perusahaan-perusahaan mobil asal Jepang berpandangan bahwa migrasi kendaraan menuju fase selanjutnya adalah dengan memodifikasi mobil combustion menjadi mobil hybrid. Untuk ini yang menjadi hub-nya adalah Thailand.

Namun apabila kita perhatikan lebih lanjut tren perkembangan industri mobil di dunia, yang terjadi adalah transisi dari mobil combustion langsung menjadi mobil listrik. Bukan dari mobil combustion, lalu menjadi mobil hybrid, dan akhirnya menjadi mobil listrik. Hal ini sangat dimungkinkan karena transisi teknologi yang berjalan sangat cepat dan pesat.

Saya kira, ini adalah keputusan penting dan strategis yang diambil oleh Indonesia karena akan membuat Indonesia menjadi hub yang memproduksi dan mensuplai mobil listrik bersama dengan baterai untuk mobil listrik. Indonesia akan menjadi negara pertama di ASEAN yang melakukan hal tersebut.

Menurut hemat saya, Indonesia juga perlu mengajak Amerika Serikat dan Jepang sebagai mitra strategis dalam meningkatkan kerjasama dan membangun ekosistem EV. Namun saya perlu menggarisbawahi bahwa Korea Selatan merupakan mitra kerjasama Indonesia yang sangat terpercaya.

Korea Selatan di bulan April lalu telah meluncurkan prototype pertama pesawat tempur K-FX yang diberi nama KF-21 Boramae. Bisa Anda jelaskan bagaimana perkembangan proyek bersama Indonesia ini?

Proyek ini merupakan salah satu kerjasama yang juga simbolik dalam kerangka Special Strategic Partnership antara kedua negara. Mengapa ia memberikan makna tersendiri? Ada tiga hal yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, dari sisi skala investasi yang begitu besar. Kedua dari sisi periode kerjasama karena program ini berjalan sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Ketiga, program ini terkait dengan pengembangan alutsista berupa jet tempur yang dilakukan dua negara yang merupakan kekuatan menengah.

Ketika kita memulai program ini kita memiliki mimpi dan visi yang sama yaitu agar Korea Selatan dan Indonesia sebagai kekuatan menengah dapat menjadi negara yang mampu memproduksi dan menggunakan pesawat jet tempur. Mimpi ini telah berlangsung selama sepuluh tahun lebih.

Sebagai hasil dari kerjasama itu, di bulan April lalu kami meluncurkan prototype pertama. Dalam acara roll out Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat melalui video yang kami tayangkan di lokasi kegiatan. Sementara Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menghadiri secara langsung. Ini adalah kegiatan yang simbolik bagi kedua negara.

Dalam kesempatan itu baik Presiden Jokowi maupun Menhan Prabowo telah menyatakan keinginan Indonesia untuk meneruskan pengembangan bersama K-FX/I-FX ini. Pada akhir bulan Agustus kemarin para teknisi Indonesia dari PT Dirgantara Indonesia (PTDI) sudah berangkat kembali ke Korea Selatan untuk melanjutkan kegiatan. Di tahap ini baru 32 orang teknisi yang kembali. Rencananya, lebih dari 100 teknisi dari Indonesia yang akan bekerja di sana tahun ini.

Apakah itu berarti sudah tidak ada lagi persoalan di antara kedua negara terkait pengembangan K-FX/I-FX ini, seperti soal skema pembiayaan cost sharing dan transfer of technology (TOT)?

Masih ada perbedaan, dan itu sedang dibahas oleh kedua negara. Tetapi pada prinsipnya saya yakin kita bisa lebih mempersempit perbedaan pendapat di antara kedua belah pihak. Ini perselisihan mengenai hal-hal yang tidak terlalu substansial. Hanya sedikit perselisihan. Saya yakin bisa kita capai titik tengahnya.

Bisa Anda jelaskan hal-hal apa yang masih dibicarakan?

Ini semua masih dalam proses perundingan. Saya tidak bisa memberikan jawaban secara detail. Namun sebagaimana yang Anda sampaikan tadi, terkait skema pembiayaan cost sharing dan TOT. Ini yang menjadi pokok pembicaraan di dalam perundingan. Sejauh ini kami sudah melakukan perundingan sebanyak lima putaran dan ini masih dalam proses mencari kesepakatan, dan sudah mendekati. Saya kita kita bisa mencapai kesepakatan.

Dalam proses perundingan, mencapai kesepakatan memang penting, baik tentang skema pembiayaan maupun TOT. Tetapi ini bukan menjadi pokok permasalahan dalam keseluruhan proses. Artinya ada yang lebih penting lagi, yaitu bagaimana agar teknisi Indonesia yang berangkat ke Korea Selatan dapat mengejar ketertinggalan mereka.

Mereka kembali ke Indonesia bulan Maret tahun lalu karena situasi pandemi Covid-19. Dan baru 1,5 tahun kemudian kembali ke Korea Selatan. Kita harus bekerjasama untuk mengejar ketertinggalan. Ini saya kira lebih penting, agar target kita dapat terpenuhi.

Melalui pengalaman di lapangan mereka dapat mengejar dan meningkatkan kapasitas mereka. Dan oleh karena itu kerjasama PTDI dan Korea Aerospace Industries (KAI) sangat penting dilakukan secara intensif untuk membantu teknisi Indonesia mencapai kapasitas yang dibutuhkan.

Kita telah menyelesaikan prototype nomor satu. Sementara saat ini prototype nomor dua, tiga, empat, dan lima dalam proses perakitan.

Perakitan prototype nomor lima menjadi tanggung jawab Indonesia. Itulah mengapa tadi saya katakan, sangat penting bagi teknisi Indonesia untuk mengejar pelajaran mereka yang tertinggal selama 1,5 tahun. Saya rasa pemerintah Indonesia juga memiliki pandangan yang sama.

Kedua negara sedang mengembangkan jet tempur generasi 4,5. Tidak banyak negara yang bisa melakukan ini. Bila sukses, Korea Selatan dan Indonesia akan memiliki jet tempur generasi 4,5. Selanjutnya, jet tempur yang dilengkapi fungsi stealth generasi 5,0 bisa kita kembangkan. Program pengembangan bersama alutsisa ini menjadi investasi untuk masa depan agar kedua negara tidak hanya dapat memproduksi jet tempur generasi berikutnya, namun juga mendapatkan kepercayaan dunia sebagai produsen pesawat jet tempur.

Saya yakin kedua negara dapat melakukan kerjasama yang nyata. Indonesia akan menjadi negara pertama di ASEAN yang memproduksi jet tempur. Kita perlu mendorong agar kerjasama strategis ini berlangsung hingga 10 tahun mendatang. Dengan demikian saya dapat mengatakan K-FX/I-FX ini adalah kerjasama simbolik yang mewakili keseluruhan kerjasama kedua negara.

Bulan April lalu terjadi kecelakaan kapal selam milik TNI AL, Nanggala 402. Kapal ini pernah menjalani overhaul di Korea Selatan. Apakah pihak Korea Selatan diikutkan dalam proses evakuasi dan penyelidikan sebab kecelakaan?

Kecelakaan Nanggala sungguh sangat memprihatinkan. Seluruh dunia internasional berduka cita. Presiden Moon Jaein, Kementerian Pertahanan Korea, dan Kedutaan Korea di Jakarta telah menyampaikan duka cita serta simpati mendalam atas tewasnya para prajurit dalam kecelakaan itu. Dalam proses pencarian Nanggala kami telah menyampaikan niat memberikan dukungan kepada pemerintah Indonesia.

Mengenai penyebab kecelakaan, Kementerian Pertahanan RI telah melakukan penyelidikan mendalam dan detail. Sejuah ini saya belum pernah membaca laporan hasil penyelidikan mengenai kecelakaan tersebut. Selama ini saya juga belum pernah mendapatkan pengajuan dari pemerintah Indonesia yang mengaitkan kecelakaan dengan overhaul di Korea.

Saya bukan pakar miiter, oleh karena itu saya tidak mengetahui secara detail. Tetapi overhaul dilakukan di waktu yang sangat lama, saya tidak tahu persisnya, sekitar 10 tahun yang lalu. Setelah itu tidak ada masalah dalam hal pengoperasian di Indonesia. Hal yang lebih penting dilakukan adalah mencari penyebab kecelakaan yang tepat, serta berupaya sebisa mungkin mencegah kecelakaan serupa di masa mendatang.

Indonesia dan Korea Selatan telah menyelesaikan pembuatan tiga kapal selam Jang Bogo Class. Apakah kerjasama pembuatan kapal selam akan dilakukan kembali di masa mendatang?

Kecelakaan Nanggala membuat kekuatan kapal selam Indonesia sedikit melemah. Karena itu perlu dikembangkan lagi. Di saat bersamaan, ini juga menjadi momentum untuk melakukan modernisasi alutsista Angkatan Laut Indonesia. Ini sangat penting.

Melalui kerjasama pembuatan kapal selam dengan Korea Selatan, Indonesia telah memperoleh kapasitas atau kemampuan untuk membuat kapal selam secara mandiri. Contoh nyatanya adalah Alugoro 405 yang merupakan kapal selam ketiga yang diproduksi berdasarkan skema kerjasama pembuatan tiga kapal selam antara Indonesia dan Korea Selatan (PT PAL dan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering). Alugoro dibuat di Indonesia. Sementara dua kapal selam lainnya (Nagapasa 403 dan Ardadedali 404) telah lebih dahulu diproduksi di Korea.

Ketika diluncurkan, kapal selam ini (Alugoro 405) dapat menyelam hingga ke kedalaman lebih dari 300 meter.

Kerjasama transfer teknologi pembuatan kapal selam adalah untuk meningkatkan kemampuan militer Indonesia. Kami memberikan dukungan terhadap hal ini sebagai mitra strategis khusus. Terlepas dari skema kerjasama, apakah G to B atau G to G, bagi kami yang penting adalah berdasarkan kepercayaan yang sudah terbangun sejak lama kita dapat membuahkan hasil bersama.

Tentunya kepercayaan di bidang pertahanan selama puluhan tahun ini akan menjadi sebuah dasar yang sangat kokoh bagi kedua negara untuk memperluas dan memperkuat kerjasama strategis di bidang pengembangan kapal selam berikutnya.

Di era pemerintahan Moon Jaein terjadi perubahan sangat berarti terkait pembicaraan damai di Semenanjung Korea. Melihat dinamika setidaknya dalam tiga tahun belakangan ini, bagaimana Anda membayangkan prospek perdamaian di Semenanjung Korea?

Ini merupakan pertanyaan yang sangat susah, sekaligus merupakan pertanyaan yang sangat penting. Izinkan saya memaparkan sedikit perkembangan terkini sebelum menjelaskan prospeknya.

Saat ini pada intinya hubungan Korea Utara dan Korea Selatan sedang rileks. Tidak tegang seperti situasi sekitar empat atau lima tahun yang lalu di era Presiden Park Geun Hye. Perbedaan ini terasa sangat signifikan karena pada empat atau lima tahun lalu Korut masih melakukan uji coba senjata nuklir dan ICBM (Inter Continental Ballistic Missile) yang tentu saja membuat suasana menjadi sangat tegang.

Di era Presiden Moon Jaein keadaan membaik, dan kini kita berada pada fase yang relatif stabil. Menurut saya kita bisa menilai secara positif proses perdamaian Semenanjung Korea di era Presiden Moon Jaein.

Dalam proses perdamaian Semenanjung Korea di era Presiden Moon Jaein ada dua tujuan. Pertama, mencapai denuklirisasi secara menyeluruh di Semenajung Korea, dan kedua menciptakan perdamaian secara abadi.

Salah satu contoh baik dan simbolik dalam proses perdamaian itu adalah saat Olimpiade Musim Dingin di Pyeongchang pada bulan Februari 2018. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah Korea Selatan dan pemerintah Amerika Serikat kami berhasil menyakinkan Korea Utara untuk berpartisipasi dalam Olimpiade Pyeongchang.

Dalam Olimpiade Musim Dingin di Tokyo beberapa saat lalu, Korea Utara tidak berpartisipasi. Sementara di Olimpiade Pyeongchang sebanyak 46 atlet Korea Utara berpartisipasi dalam beberapa cabang olahraga. Sejarah dunia mencatat di Olimpiade Pyeongchang itu, untuk cabang olahraga hoki es perempuan, Korea Selatan dan Korea Utara bergabung dalam satu tim.

Adegan historis lainnya adalah pertemuan antara Presiden Moon Jaein dan Pemimpin Kim Jong Un di Panmunjom, bulan April 2018. Saya masih ingat bagaimana Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menginjakkan kakinya di Korea Selatan. Itu adegan yang mengharukan.

Kita juga menyaksikan KTT Amerika Serikat dan Korea Utara bulan Juni 2018 di Singapura. Kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang melegakan. Disusul dengan KTT pada Februari 2019 di Hanoi, Vietnam. Namun, sayangnya dalam KTT di Hanoi belum tercapai kesepakatan antara Presiden Donald Trump dan Pemimpin Kim Jong Un.

Walaupun saat ini belum ada kesepakatan mengenai denuklirisasi menyeluruh antara AS dan Korea Utara, namun suasana di Semenanjung Korea sangat baik dan stabil. Untuk ini kita dapat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya.

Memang saat ini dialog antara Korea Utara dan Korea Selatan serta Korea Utara dan Amerika Serikat tersendat, dan kita tengah berusaha untuk memulai kembali dialog itu. Ini tugas yang sangat penting. Korea Selatan sedang membahas banyak hal dengan Amerika Serikat dan negara lain di kawasan.

Sejak era pemerintahan Presiden Joe Biden, Amerika Serikat mengambil kebijakan yang lebih praktikal dari pemerintahan sebelumnya. Dalam kerangka ini, pemerintah Amerika Serikat menunjuk diplomat senior, Dubes Sung Yong Kim yang bertugas sebagai Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia di Jakarta, sebagai perwakilan khusus untuk urusan Korea Utara. Saat ini Amerika Serikat sedang berupaya berdialog kembali.

Dalam KTT Korea Selatan dan Amerika Serikat bulan Mei lalu di Washington DC, isu Semenanjung Korea menjadi salah satu yang mendapat perhatian serius. Dubes Sung Kim sudah dua kali berkunjung ke Korea Selatan, dan ia juga melakukan pembicaraan dengan Jepang, Rusia, dan China.

Berdasarkan konsultasi ini pemerintah Amerika Serikat kemudian menyampaikan bahwa mereka siap bertemu dengan Korea Utara tanpa kondisi dan prasyarat apapun serta di manapun dan kapanpun. Sampai sejauh ini belum ada respon dan tanggapan dari Korea Utara.

Walaupun belum ada tanggapan dari Korea Utara atas hal itu, namun yang dapat kita jadikan sinyal positif adalah jalur komunikasi antara Korea Selatan dan Korea Utara telah dibuka kembali. Serta, tidak ada peningkatan provokasi ataupun ketegangan militer. Kita bisa mengintepretasikan ini sebagai sinyal positif.

Menurut Anda mengapa Korea Utara masih enggan untuk memulai kembali pembicaraan?

Menurut pemahaman kami, Korea Utara saat ini menerapkan lock down secara lebih ketat sehingga perwakilan asing termasuk Indonesia telah menutup kantor untuk sementara waktu. Secara internal Korea Utara sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Karena itu mereka fokus pada isu internal dan mengerahkan segala tenaga untuk menangani masalah internal tersebut.

Untuk melihat prospek perdamaian di Semenanjung Korea kita tentu mesti melihat situasi di Korea Utara seperti yang saya sampaikan tadi, juga perlu mencermati upaya diplomasi yang sedang dilakukan Amerika Serikat dan Korea Selatan terhadap Korea Utara, dan upaya kami meningkatkan engagement.

Kita juga perlu mengetahui bahwa denuklirisasi dan perdamaian abadi di Semenanjung Korea tidak bisa kita capai dalam satu hari. Karena itu sangat penting bagi kita untuk menjaga situasi stabil sambil meneruskan dialog dan meningkatkan kerjasama.

Dalam konteks dialog tersebut, dalam ASEAN Regional Forum (ARF) Ministerial Meeting bulan September tahun lalu banyak negara peserta yang memberikan perhatian besar terkait isu Semenanjung Korea dan kami sangat mengapresiasi hal itu.

Dari 27 peserta ARF Ministerial Meeting tersebut, sebanyak 19 negara menyampaikan pernyataan terkait isu Semenanjung Korea. Mereka menekankan arti penting engagement masyarakat internasional agar kita dapat mengajak Korea Utara kembali ke meja dialog.

Peranan ASEAN dan PBB sangat penting. Kami membutuhkan dukungan yang lebih besar dari ASEAN, khususnya Indonesia sebagai negara pemimpin di kawasan. Saya ingin meminta Indonesia memberikan dukungan penuh dan kerjasama yang lebih baik demi perdamaian  di Semenanjung Korea agar tercipta perkembangan yang lebih baik lagi.

Tahun depan Korea Selatan akan menghadapi pemilihan presiden. Bagaimana kira-kira kebijakan Korea Selatan mengenai isu Semenanjung Korea setelah pemerintahan baru terbentuk?

Masih sangat dini untuk membahasnya. Setelah pemerintahan baru terbentuk tentunya akan ada penyusunan kebijakan baru terhadap Korea Utara dan Semenanjung Korea. Pada saat itulah pembicaraan mengenai hal ini baru memiliki arti praktikal dan bermanfaat.

Namun sebagai tambahan mengenai proses perdamaian Semenanjung Korea ada dua tujuan utama yang tadi telah sampaikan, yakni denuklirisasi menyeluruh dan perdamaian abadi. Kebijakan umum Korea Selatan mengenai kedua hal ini akan tetap sama. Di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya pun kedua hal ini menjadi tujuan utama. Namun di dalam penyusunan strategi, kebijakan, langkah, dan program atau titik beratnya mungkin akan ada sedikit perbedaan.