Indeks Demokrasi Disebut Turun Karena Intoleransi, Natalius Pigai: Menko Mahfud Ngawur!

“Ngawur, Menko kok sembrono ya,” kata aktivis HAM dari Papua, Natalius Pigai kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Jumat (12/8).

Natalius menilai pernyataan itu ngawur karena indeks demokrasi Indonesia turun bukan karena intoleransi yang tinggi, melainkan karena kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Kebijakan-kebijakan itu, sambungnya, telah membunuh iklim demokrasi di tanah air.

Kebijakan yang dimaksud Natalius Pigai antara lain surat edaran soal hate speech, Perppu Ormas, kriminalisasi aktivis, penetrasi negara pada media, UU MD3 yang membuat parlemen pantang dikritik rakyat, UU KPK, dan RUU KUHP hingga penyelenggaraan pemilu yang diindikasi tidak jujur dan adil.

Baginya kebijakan-kebijakan baik tersirat maupun tersurat tersebut telah dilakukan secara sadar dan sengaja. Sehingga berbuntut pada matinya iklim demokrasi Indonesia.

“Lihat kebijakan-kebijakan Pemerintahan Jokowi yang secara sadar, sengaja, dan sembrono telah membunuh Iklim demokrasi di Indonesia,” sambungnya.

Berdasarkan data yang dipublikasi The Economist Intelligence Unit (EIU), Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) memiliki skor 6,48 dan masuk kategori demokrasi belum sempurna atau flawed democracies.

Namun demikian, Menko Polhukam Mahfud MD menilai semua negara di dunia hampir mengalami penurunan indeks demokrasi saat ini karena pandemi Covid-19.

Menurut Mahfud, faktor lain yang lebih dominan mempengaruhi turunnya indeks demokrasi adalah turunnya budaya hukum di Indonesia lantaran intoleransi menguat.

"Kalau itu dipetil-petil masalahnya, yang turun dari berbagai indikator itu budaya hukumnya turun, drop, kenapa? Karena terjadi fenomena intoleransi. Yang lain tinggi," katanya saat memberikan testimoni virtual dalam peluncuran dan bincang buku Negara Bangsa Di Simpang Jalan karya jurnalis senior Budiman Tanuredjo, pada Sabtu siang (7/8).