Farah.ID
Farah.ID

Detik-detik Lengser Keprabon

LAPORAN: REPUBLIKMERDEKA.ID
  • Kamis, 10 Juni 2021, 13:50 WIB
Detik-detik Lengser Keprabon
Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998./Repro
"Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden RI, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis, 21 Mei 1998."

Pernyataan singkat yang keluar dari mulut Presiden Republik Indonesia Kedua Soeharto itu menjadi kalimat bersejarah. Membuka jalan bagi era baru, reformasi. Pernyataan itu disampaikan Soeharto pada pukul 09.00 WIB, Kamis, 21 Mei 1998 di Istana Presiden. Sejak itu, hari bersejarah itu dikenang dan diperingati hingga kini sebagai Hari Reformasi.

Keputusan bulat yang diambil Soeharto itu setelah mempertimbangkan segala hal di tengah derasnya tuntutan permintaan mundur dirinya yang disuarakan mahasiswa, DPR/MPR, tokoh, dan para pembantunya sendiri, menteri-menteri kabinet. Peristiwa bersejarah pernyataan berhenti Soeharto itu disiarkan berulang-ulang di televisi.

Beberapa hari menjelang Soeharto mundur, belasan menteri sudah terlebih dulu mengundurkan diri. Saat itu, Soeharto tampak merasa dirinya dipermalukan di hadapan seluruh bangsa Indonesia dan dunia internasional.

Usai Soeharto menyatakan diri berhenti jadi Presiden RI, protokol istana menyerahkan map kepada Wakil Presiden BJ Habibie dan diminta membacakan sumpah dan kewajibannya sebagai Presiden RI.

“Semuanya berlangsung cepat dan lancar. Pak Harto memberi salam kepada semua yang hadir termasuk saya. Tanpa senyum maupun sepatah kata, ia [lalu] meninggalkan ruang upacara,” kisah Habibie dalam buku biografinya berjudul Detik-Detik yang Menentukan, Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi yang ditulisnya tahun 2006.

Selanjutnya, Soeharto meninggalkan Istana Negara dengan didampingi putri sulungnya, Siti Hardiyanti Rukmana. Soeharto tidak naik mobil sedan yang biasa digunakannya, namun dia menaiki mobil jip bermerek Mercedes-Benz dan pulang ke rumahnya di Jalan Cendana, Menteng.  Setelah itu, Soeharto menjalani hidup sebagai orang biasa hingga wafat pada 27 Januari 2008.

Kilas Balik


Sebelum kemunduran Soeharto, pada 17 Mei 1998, budayawan asal Yogyakarta, Emha Ainun Nadjib, menggalang pertemuan dengan para tokoh di Hotel Wisata, Jakarta pada 17 Mei 1998. Cendikiawan Islam Nurcholis Madjid ikut hadir dalam pertemuan ini. Kesimpulan dari pertemuan itu, meminta Presiden Soeharto segera turun dari jabatannya.

Tak disangka, Soeharto menelepon langsung Nurcholish Majid.

"Saat itu juga saya langsung bicara dengan Pak Harto. Saya menceritakan apa adanya isi pertemuan itu," kata Nurcholish, dikutip dari laporan Tempo edisi Mei 2003.

Nurcholish mengaku terkejut adalah jawaban Soeharto, "Sudah, kalau begitu saya umumkan."

Nurcholish lalu bertanya kepada Soeharto, "Kapan?"

"Besok," jawab Soeharto.

Nurcholish sama sekali tak menduga jawaban itu. "Saya kaget, kok cepat sekali. Eh, malah dia (Soeharto) yang menggugat saya. 'Lo, katanya tadi hitungannya detik'," kisah Nurcholish.

Soeharto berencana mengumumkan bersama tokoh-tokoh masyarakat. Ada sembilan nama tokoh masyarakat, nama-nama itu datang dari Nurcholish Madjid dan Soeharto.

Kemudian pada 18 Mei 1998, Ketua DPR/ MPR Harmoko memberikan keterangan pers usai melakukan Rapat Pimpinan DPR, pukul 15.20 WIB di Gedung DPR.

Di hadapan ribuan mahasiswa, Harmoko didampingi seluruh Wakil Ketua DPR, Ismail Hasan Metareum, Syarwan Hamid, Abdul Gafur, serta Fatimah Achmad, menyatakan demi persatuan dan kesatuan bangsa, segenap jajaran DPR mengharapkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya secara arif dan bijaksana.

Sikap Harmoko bukan tanpa sebab. Permintaan itu dia lontarkan lantaran sehari sebelumnya Gedung DPR/MPR di Jakarta diblokade oleh ribuan mahasiswa. Mereka menuntut reformasi dan mendesak presiden untuk menyampaikan pertanggungjawaban dan mengundurkan diri dari jabatannya.

Menjelang sore, sekitar pukul 15.00, setelah Harmoko menjamin langsung tuntutan itu, barulah para orator mahasiswa meninggalkan Senayan.

Selang beberapa jam kemudian, pukul 21.30 WIB, empat Menteri Koordinator atau Menko di Kabinet datang menemui Presiden Soeharto di Cendana untuk melaporkan perkembangan yang terjadi.

Semula, rencananya empat Menko ini akan menggunakan kesempatan tersebut untuk membujuk Soeharto agar Kabinet Pembangunan VII dibubarkan dan bukan hanya di reshuffle.  Namun upaya tersebut gagal, sebab sebelum mereka menyampaikan unek-uneknya, Soeharto telah lebih dulu mengatakan bahwa urusan kabinet adalah urusannya. “Urusan kabinet adalah urusan saya,” tandas Soeharto saat itu.

Saat itu, Harmoko merupakan sosok yang dikenal sebagai ‘anak emas’ Soeharto. Namun Harmoko yang kala itu menjabat sebagai Ketua MPR justru meminta langsung agar Soeharto mundur.

"Saya sendiri yang akan jawab permintaan [Harmoko]," kata Soeharto menjawab desakan itu, seperti diwartakan Bisnis Indonesia edisi 19 Mei 1998.

Sikap Harmoko bukannya tanpa kecaman. 'anak emas' Soeharto yang lain, Wiranto. Tanpa tedeng aling-aling, Wiranto menyatakan ketidaksepahaman terhadap argumen kawannya tersebut.

"ABRI berpendapat dan memahami bahwa pernyataan pimpinan DPR agar Presiden Soeharto mengundurkan diri adalah sikap dan pendapat individual, meskipun disampaikan secara kolektif," kata Wiranto, yang saat itu menjabat Menhankam/Pangab Jenderal TNI, dikutip Bisnis Indonesia.

Menurut Wiranto, mundurnya Pak Harto bukan satu-satunya opsi. Menurut Wiranto kewajiban utama pemerintah saat itu adalah melakukan reshuffle menyeluruh. Wiranto menilai pendapat Harmoko tak punya kekuatan hukum yang mengikat bila ditarik ke Undang-Undang yang ada.

Pada 18 Mei 2020 petang, Soeharto mengundang menteri-menteri dan pejabat lain ke kantor Presiden dan dimintai masukan. Beberapa sosok itu di antaranya Wapres BJ Habibie, Menko Polhukam Faisal Tanjung, Menko Wasbang Hartanto, Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita, Mendagri R Hartono,  Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Subagyo Haris, Pangkostrad TNI Prabowo Subianto, hingga Pangdam Jaya TNI Sjafrie Syamsoeddin.

Sehari kemudian, yakni 19 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundang para ulama dan tokoh masyarakat untuk menemuinya. Usai pertemuan tersebut, Presiden Soeharto mengumumkan akan selekas mungkin mengadakan reshuffle atau penyusunan ulang Kabinet Pembangunan VII-nya dan mengubah nama menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu, Soeharto juga akan membentuk Komite Reformasi.

Cendekiawan Muslim Nurcholish Madjid, yang hadir pada pertemuan tersebut, menceritakan, rencana reshuffle serta membuat Komite Reformasi tersebut bukan usulan para ulama dan tokoh masyarakat, melainkan murni dari kemauan Soeharto sendiri.

Menurut Nurcholis, dalam pertemuan tersebut, sebenarnya sudah ada tanda-tanda Presiden Soeharto akan mengundurkan diri. Di sisi lain beberapa pihak menganggap pengunduran diri Soeharto sebagai presiden tidak akan menyelesaikan masalah.

Setelah pertemuan tersebut, sore harinya sekitar pukul 16.30 WIB, Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita ditemani Menperindag Mohamad Hasan dan Menteri Pendayagunaan BUMN Tanri Abeng, melaporkan kepada Presiden Soeharto terkait aksi penjarahan dan pembakaran yang mengakibatkan rusaknya jaringan distribusi ekonomi.

Tanri Abeng melaporkan soal beberapa peminat saham BUMN, yang saat itu akan dijual, akhirnya menyatakan mundur.

Ginandjar juga melaporkan bahwa para ekonom senior seperti Emil Salim, Soebroto, Arifin Siregar, Moh Sadil dan Frans Seda, menilai bahwa rencana Soeharto membentuk Komite Reformasi dan reshuffle kabinet merupakan tindakan mengulur-ulur waktu.

Selanjutnya pada 20 Mei 1998, atau sehari sebelum mundurnya Soeharto, sebanyak 14 menteri bidang Ekuin melakukan pertemuan di Gedung Bappenas pukul 14.30 WIB. Hanya dua menteri yakni, Menperindag Mohamad Hasan dan Menkeu Fuad Bawazier tidak hadir dalam pertemuan tersebut.

Akhirnya diambil keputusan bahwa para menteri sepakat tidak bersedia menjabat dalam Kabinet Reformasi ataupun Kabinet Reformasi hasil reshuffle. Awalnya keputusan tersebut akan disampaikan secara lisan kepada Presiden Soeharto, namun akhirnya disampaikan lewat sepucuk surat.

Pukul 20.00, lewat Kolonel Sumardjono surat itu disampaikan kepada Presiden Soeharto. Menerima surat tersebut, Presiden Soeharto langsung masuk ke kamar untuk membacanya.  Membaca isi surat tersebut, Soeharto merasa terpukul. Ia merasa telah ditinggalkan.

Terlebih, dari 14 menteri bidang Ekuin yang menandatangani surat tidak bersedia menjadi menteri Kabinet Reformasi ataupun reshuffle Kabinet Reformasi itu, di antaranya adalah “orang-orang yang diselamatkan” oleh Soeharto.

Soeharto tidak pernah menduga akan “dikhianati” oleh orang-orang kepercayaannya. Sebab sehari sebelum mendapatkan surat itu, Soeharto masih berbincang dengan Ginandjar Kartasasmita guna menyusun Kabinet Reformasi. Bahkan saat itu Ginandjar sempat memberikan usulan sejumlah menteri yang perlu diganti serta mengusulkan nama penggantinya.

“Pak Harto gugup dan bimbang. Apakah Habibie siap dan bisa menerima penyerahan itu. Suasana bimbang ini baru sirna setelah Habibie menyatakan diri siap menerima jabatan Presiden,” kata adik Soeharto, Probosutedjo.

Suasana di kediaman Soeharto malam itu terasa tegang. Semua anak-anak Soeharto berkumpul. Probosutedjo menceritakan dirinya berusaha memberikan informasi terkini, tentang tuntutan dan permintaan yang terjadi di DPR, informasi bahwa akan ada orang-orang yang bergerak ke Monas, serta perkembangan dari luar negeri.

Masih pada malam itu, Soeharto melakukan pertemuan dengan tiga mantan Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah, Sudharmono, dan Try Sutrisno. Selanjutnya pukul 23.00 WIB, Soeharto memanggil Yusril Ihza Mahendra, Mensesneg Saadillah Mursjid, dan Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto melalui ajudannya.

Pada kesempatan tersebut, Soeharto menyampaikan bahwa dirinya sudah bertekad bulat akan memandatkan kekuasaan kepresidenan kepada wakilnya yakni, BJ Habibie.

Menhankam Wiranto bahkan sampai bolak-balik tiga kali dari kantornya Mabes TNI dan kediaman Soeharto di Cendana. Saat itu Wiranto melakukan konsolidasi dengan para Kepala Staf Angkatan terkait sikap ABRI dalam menanggapi keputusan Soeharto yang akan mundur dari jabatannya. Setelah Wiranto menyepakati keputusan Soeharto, lantas Soeharto lantas memanggil BJ Habibie.

Setelah melakukan perbincangan dengan Soeharto, selanjutnya, Yusril Ihza Mahendra menemui Amien Rais pada pukul 23.20 WIB. Yusril menginformasikan bahwa Soeharto bersedia mundur dari jabatan. Keputusan tersebut akan diumumkan Soeharto pada keesokan paginya, yakni 21 Mei 1998 pukul 09.00 WIB.

Pada 21 Mei 1998 pukul 09.00, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dengan menggelar pidato kenegaraan terakhir di credential room Istana Negara.

"Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden RI, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis, 21 Mei 1998".

“Sesuai dengan Pasal 8 UUD ’45, maka Wakil Presiden Republik Indonesia Prof H BJ Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003,” kata Soeharto dalam pidatonya.

ARTIKEL LAINNYA