Farah.ID
Farah.ID

Polemik Presiden Seumur Hidup

OLEH: JAYA SUPRANA
  • Senin, 31 Mei 2021, 16:58 WIB
Polemik Presiden Seumur Hidup
Jaya Suprana/Net
SEBENARNYA Pilpres 2024 masih cukup lama yakni dua tahun lagi, tetapi berbagai pihak sudah mulai sibuk dicapreskan dan/atau menyapreskan diri.

Bahkan Presiden Joko Widodo yang telah menegaskan bahwa dirinya tidak berambisi untuk lanjut menjadi presiden setelah dua periode, juga ada yang menghendaki Presiden Jokowi lanjut menjadi presiden untuk masa bakti kepresidenan 2024 sampai dengan 2029.

Bahkan ada yang menghendaki Presiden Jokowi ditetapkan menjadi presiden seumur hidup Republik Indonesia seperti dahulu Bung Karno.

Sebenarnya presiden seumur hidup di masa kini juga bukan sesuatu yang mustahil sebab telah diputuskan oleh Partai Komunis China bagi Xi Yinping.

Naga-naganya Vladimir Putin juga sedang digadang-gadang untuk menjadi presiden umur hidup Rusia.

Demokrasi

Karena Indonesia sudah menjadi konon negara demokratis maka wajar bahwa setiap warga Indonesia berhak memiliki dan mengungkap pendapat masing-masing maka wajar bahwa ada yang pro dan ada yang kontra terhadap wacana Presiden Jokowi tiga periode, dan Presiden Jokowi seumur hidup.

Alasan pro dan kontra juga beranekaragam.

Yang kontra berpegang teguh pada konstitusi yang telah disepakati bangsa Indonesia bahwa masa kepresidenan Indonesia hanya terbatas maksimal dua periode @ lima tahun melalui proses pemilihan umum yang secara langsung dipilih oleh rakyat yang berhak memilih.

Yang pro berpegang teguh pada bahwa keyakinan bahwa Presiden Jokowi telah menunaikan tugas sebagai presiden secara sangat baik, maka jangan diganti oleh pengganti yang belum tentu lebih baik ketimbang Presiden Jokowi.

Namun alasan yang pro yang paling sulit dibantah adalah alasan yang bersifat akuntatif tentang penghematan biaya pada masa negara, bangsa dan rakyat Indonesia sedang menderita kesulitan keuangan akibat pageblug Corona serta pembangunan infrastruktur terutama pembangunan ibukota baru.

Penghematan

Alasan penghematan biaya memang sangat masuk akal sehingga memang sulit dibantah.

Biaya penyelenggaraan pemilu apalagi pemilihan presiden yang pada tahun 2019 terbukti banyak menimbulkan dampak samping negatif memecahbelah bangsa memang secara hitungan rupiah luar biasa besarnya.

Jumlah dana negara yang bisa dihemat dengan tidak perlu menyelenggarakan pemilihan presiden sebab presiden seumur hidup bisa langsung ditetapkan oleh MPR dan DPR tanpa melalui pilpres yang sangat amat mahal penyelenggaraannya.

Suatu jumlah dana yang apabila dihemat bisa didayagunakan untuk hal lebih bermakna langsung bagi kesejahteraan rakyat Indonesia seperti menggratiskan biaya pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Terkesan penghematan biaya pilpres memang sangat bagus asal dana yang dihemat tidak dikorupsi seperti misalnya dana Bansos dan Jiwasraya.

ARTIKEL LAINNYA