Pasalnya, di satu sisi pemerintah melarang mudik, di sisi yang lain pemerintah membuka keran pariwisata.
Begitu disampaikan Wakil Sekjen Partai Demokrat Irwan Fecho kepada wartawan, Kamis (8/4).
"Larangan mudik, saya pikir surat edaran itu baru himbauan dan kembali berulang, inkonsistensi pemerintah. Kemudian pola blunder pemerintah dengan pernyataan Bang Sandi (Menparekraf) yang dikonfirmasi juga oleh Menko PMK Muhadjir bahwa tempat wisata boleh dibuka," kata Irwan.
Anggota Komisi V DPR RI ini melihat tidak ada keseriusan pemerintah pusat dalam hal menekan laju peningkatan kasus Covid-19 di tanah air. Pemerintah terkesan hanya menggugurkan kewajiban semata.
"Saya melihat enggak ada keseriusan di situ, lagi lagi ini seperti menggugurkan kewajiban, seolah-olah pemerintah ingin di lihat serius menangani Covid-19 ini, tetapi pernyataannya terus bertambah, kematian juga meningkat," kata Irwan.
"Karena saya melihat setiap regulasi yang dikeluarkan itu ada mis pada implementasi dan efektifitasnya, contohnya misalnya larangan mudik hari ini wisata boleh dibuka, bahkan larangan mudiknya ditentukan tanggal 6 sampai 17 Mei, sebelum tanggal 6 siapa yang mau menjamin kalau kemudian tidak ada regulasi yang ketat," pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: