MAKI Gugat KPK Atas 5 Kasus Mangkrak, Termasuk Bank Century Dan E-KTP

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman/Net

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) telah mengajukan gugatan praperadilan terhadap lima perkara yang dianggap mangkrak di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengatakan, hari ini, Senin (5/4) pihaknya dipanggil dan dijadwalkan untuk sidang perdana terhadap gugatan kelima perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terjadwal sidang perdana 5 praperadilan yang diajukan MAKI melawan KPK atas perkara mangkrak yang cukup lama maupun baru, namun berpotensi mangkrak," ujar Boyamin kepada wartawan, Senin (5/4).

Kelima perkara yang dimaksud Boyamin adalah, perkara Bank Century, e-KTP, bansos sembako di Kementerian Sosial (Kemensos), pengadaan Helikopter AW, dan pengembangan perkara Bupati Malang Rendra Kresna.

Untuk perkara Bank Century kata Boyamin, KPK tak kunjung menetapkan satu pun tersangka sejak KPK kalah oleh putusan praperadilan PN Jakarta Selatan 24/2018 yang berisi tentang melanjutkan penyidikan untuk nama-nama lain yaitu Boediona dkk pengembangan dari perkara Budi Mulya.

Selanjutnya perkara e-KTP kata Boyamin, tidak ada perkembangan alias mangkrak hampir dua tahun setelah telah menetapkan beberapa tersangka. Di antaranya, Miryam S. Haryani, Isnu Edhi Wijaya, Husni Fahmi, dan Paulus Tanos.

Kemudian perkara pengadaan Helikopter AW. KPK kata Boyamin, telah menetapkan Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan Helikopter AW 101. Namun, mangkrak hampir empat tahun.

Lalu perkara bansos sembako. Penyidik KPK dinilai Boyamin tak kunjung memanfaatkan izin penggeledahan yang telah diberikan oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

"Praperadilan diajukan saat itu termasuk belum dipanggilnya Ihsan Yunus anggota DPR oleh KPK, meskipun akhirnya Ihsan Yunus telah dipanggil KPK namun praperadilan ini tidak dicabut karena masih menyisakan masalah terkait penyidik KPK tidak melaksanakan semua izin penggeledahan dari Dewan Pengawas KPK," jelas Boyamin.

Yang terakhir kata Boyamin adalah, perkara gratifikasi Bupati Malang Rendra Kresna. KPK kata Boyamin, hingga saat ini belum menetapkan tersangka atas pihak yang diduga selaku pemberi yaitu IK, A, dkk.

Kelima gugatan praperadilan itu sambung Boyamin, diajukan sebagai upaya untuk mengembalikan indeks persepsi anti korupsi yang dinilai menurun pada 2020 di angka 37 dari sebelumnya di angka 40 pada 2019.

"Penyumbang terbesarnya adalah KPK terkait isu revisi UU KPK, kontroversi pimpinan KPK periode Firli Bahuri dkk, serta banyaknya perkara mangkrak di KPK. Sehingga salah satu upaya menaikkan Indeks persepsi adalah dengan cara mengajukan gugatan praperadilan untuk mengurangi dan mencegah perkara mangkrak di KPK. Untuk proses selanjutnya, mari kita ikuti proses persidangan untuk mengetahui jawaban KPK atas perkara-perkara mangkrak tersebut di atas," pungkas Boyamin.

Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Rayakan Lebaran, Keluarga Dari 52 Tahanan KPK Diperbolehkan Datang Berkunjung Ke Rutan
Hukum

Rayakan Lebaran, Keluarga Da..

13 Mei 2021 09:30
Dewas KPK: SK Penyerahan Tugas 75 Pegawai TMS TWK Sesuai Kewenangan KPK
Hukum

Dewas KPK: SK Penyerahan Tug..

12 Mei 2021 17:39
121.026 Narapidana Dapat Remisi Khusus Idulfitri, 550 Napi Langsung Bebas
Hukum

121.026 Narapidana Dapat Rem..

12 Mei 2021 15:53
Novel Baswedan Mengeluh, Netizen Sarankan Gabung ‘KPK DKI Jakarta’ Saja
Hukum

Novel Baswedan Mengeluh, Net..

12 Mei 2021 13:52
KPK Tidak Akan Hentikan Kasus Harun Masiku
Hukum

KPK Tidak Akan Hentikan Kasu..

12 Mei 2021 10:27
Dituntut 18 Tahun Penjara, John Kei: Karma Akan Berlaku Untuk JPU
Hukum

Dituntut 18 Tahun Penjara, J..

11 Mei 2021 22:15
Nama Aria Bima Muncul Di Sidang Benur, Hakim: Hati-hati Menyebut Seseorang
Hukum

Nama Aria Bima Muncul Di Sid..

11 Mei 2021 18:15
Jelang Lebaran, Edhy Prabowo Minta Maaf Ke Seluruh Rakyat Indonesia
Hukum

Jelang Lebaran, Edhy Prabowo..

11 Mei 2021 18:06