Prabowo-Sandi Dan Sejarah Hitam Demokrasi

Sabtu, 26 Desember 2020, 07:53 WIB

Poster kampanye Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019/Net

SETELAH Calon Presiden 2019 Prabowo Subianto menjadi menteri dalam kabinet Jokowi, kini Calon Wapres Sandiaga Uno juga masuk kabinet.

Komitmen awal untuk siap menjadi oposisi 5 tahun ke depan runtuh sudah. Rekor MURI patut disematkan untuk sejarah demokrasi bangsa dimana Prabowo-Sandi ternyata senang hati menjadi "pembantu" Jokowi.

Prabowo yang galak saat kampanye membuat pendukung bangga dan mengacungkan jempol. Soekarno baru telah muncul.

Pendukung rela mengorbankan harta benda demi sukses perjuangan sang panutan. Pengorbanan pendukung di samping mengumpulkan dana kampanye juga dengan pengorbanan jiwa, tewas 6 atau bahkan 9 orang dan luka-luka 600 orang saat aksi protes di depan Bawaslu pada 21-22 Mei 2019.

Kini kejutan terjadi. Setelah diumumkan oleh Jokowi bahwa Sandiaga Uno menjadi salah satu menteri hasil reshuffle, maka lengkaplah kekecewaan pendukung PS-Uno. Ada yang karena sakit hati menyumpahi dengan predikat "penghianat".

Keduanya menjadi bahan olok-olok di media sosial sebagai performance manusia yang tidak istiqamah. Pertimbangan didominsi oleh kalkulasi untung rugi.

Sebagian lagi pendukung sudah tak peduli pada keduanya, berkonklusi bahwa memang seperti itulah kualitasnya. Bahkan ada yang bersyukur untung katanya tidak menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Ketika rakyat menghadapi masalah seperti tokoh yang dikriminalisasi, gonjang-ganjing perundang-undangan yang merugikan rakyat, atau kasus pelanggaran HAM oleh aparat, Prabowo diam seribu bahasa dan Sandi pun tak muncul komentar, apalagi pembelaan.

Dalam kaitan kehidupan demokrasi masuknya PS-Uno dalam kabinet Presiden Jokowi menjadi catatan sejarah hitam. Baru kali ini terjadi di Indonesia, mungkin juga di dunia.

Catatan hitam, karena buruk sebagai preseden. Bahasanya, jika cuma sekedar mau jadi menteri, buat apa bertarung habis-habisan dalam pilpres. Jadi pendukung lawan saja dari dahulu.

Catatan hitam lain adalah membunuh budaya pengawasan dan perimbangan kekuatan. Semestinya kontrol terhadap kekuasaan itu harus kuat.

PS-Uno dapat memimpin kekuatan pengawasan dan perimbangan ini. Akan tetapi dengan masuknya PS-Uno dalam kabinet Jokowi maka hal itu sama saja dengan memperkokoh oligarkhi.

Apa boleh buat, catatan sejarah hitam telah ditorehkan oleh PS-Uno dengan merusak sendi demokrasi bangsa. Secara tak disadari keduanya telah berkontribusi dalam membangun kultur otokrasi. Jokowi yang semakin jumawa.

M. Rizal Fadillah
Pemerhati politik dan kebangsaan.

Komentar


Video

Jendela Usaha • Laris Manis Saat Ramadhan Dengan Olahan Kolang Kaling

Rabu, 14 April 2021
Video

RMOL WORLD VIEW • Apa Kabar Asia Timur?

Rabu, 14 April 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Apa Kabar Vaksin Nusantara?

Kamis, 15 April 2021

Artikel Lainnya

Reshuffle Kabinet Jilid II, Siapa Pantas?
Publika

Reshuffle Kabinet Jilid II, ..

15 April 2021 16:53
Reshuffle Kabinet Dan Kegagalan Menghadapi Krisis
Publika

Reshuffle Kabinet Dan Kegaga..

15 April 2021 15:11
Probowo-Puan, Capres-Cawapres 2024?
Publika

Probowo-Puan, Capres-Cawapre..

15 April 2021 13:10
Keuangan PGN Amblas, Bagaimana Tanggung Jawab Sinuhun Pada Rakyat?
Publika

Keuangan PGN Amblas, Bagaima..

14 April 2021 11:26
Gagasan Ekonomi Jokowi Dapat Momentum, Untuk Itu Tidak Boleh Disia-siakan
Publika

Gagasan Ekonomi Jokowi Dapat..

14 April 2021 09:15
Bulan Depan Pensiun, Jokowi Bisa Pertimbangkan Doni Monardo Masuk Kabinet
Publika

Bulan Depan Pensiun, Jokowi ..

13 April 2021 21:50
“Lone Wolf” Itu!
Publika

“Lone Wolf” Itu!

13 April 2021 13:27
Negeri Ini Milik Kita Bersama (Sebuah Renungan Bagi Kaum Muda)
Publika

Negeri Ini Milik Kita Bersam..

13 April 2021 10:28