Palestina boleh saja memiliki wilayah dan menyebutnya negara dengan Presiden sebagai kepala pemerintahannya, juga boleh memiliki lagu kebangsaan dan instrumen lain sebagai ciri sebuah negara berdaulat.
Akan tetapi, kedaulatan yang dimiliki Palestina sangat dibatasi, sehingga tidak akan pernah menjadi negara merdeka sebagaimana lazimnya. Palestina tidak boleh memiliki mata uang sendiri, dengan demikian ekonominya akan terus dikontrol dan dikendalikan Israel.
Palestina juga tidak boleh memiliki bandara sendiri, dengan demikian orang Palestina tidak leluasa bepergian ke luar negri. Lebih dari itu, keluar dan masuknya orang Palestina dikontrol Israel. Mereka boleh meninggalkan tanah Palestina akan tetapi tidak boleh kembali, kecuali atas ijin Israel. Cara ini merupakan cara halus mengusir orang Palestina dari tanah airnya.
Wilayah Palestina dilingkari oleh dinding beton tinggi yang dilengkapi dengan kawat berduri dan dialiri arus listrik bertegangan tinggi. Di sejumlah tempat dipasang kamera CCTV, ditambah menara pengawas yang dihuni tentara Israel yang bertugas sebagai sniper.
Hanya ada beberapa pintu sebagai check point yang menjadi tempat keluar dan masuknya orang maupun kendaraan, yang dijaga ketat oleh tentara Israel. Mereka yang keluar dan masuk harus dengan ijin Israel.
Palestina juga tidak boleh memiliki tentara sendiri. Mereka hanya boleh boleh memiliki polisi yang dilengkapi dengan senjata ringan untuk menjaga keamanan dan keterlibatan masyarakatnya.
Semua ini mengindikasikan Palestina hanya akan dijadikan semacam provinsi Israel dengan otonomi khusus, dalam pengertian kedaulatan yang terbatas dan dibatasi. Dalam waktu bersamaan dibuat bergantungan terus-menerus pada negara Israel, baik dalam masalah pangan, energi, dan keamanan.
Untuk mewujudkannya semua ini, Israel berusaha meredam dukungan negara-negara Arab terhadap perjuangan rakyat Palestina dengan cara memecah-belah mereka, kemudian merangkulnya satu persatu. Setelah Mesir dan Yordania, kini UEA berhasil dirangkul. Terlihat tanda-tanda Saudi Arabia, Bahrain, Oman, dan Sudan segera menyusul.
Sementara menghadapi perjuangan dari dalam eilayah Palestina, Zionis Israel menggunakan taktik politik belah-bambu. PLO dirangkul dan Hammas diinjak. Kepada PLO, Israel menggunakan pendekatan politik dengan terus-menerus berunding tanpa hasil nyata. Sementara terhadap Hammas digunakan pendekatan militer, dengan cara mengisolasinya dan menggempurnya baik lewat darat, laut, maupun darat, khususnya wilayah Gaza.
Tampaknya para pemimpin Palestina kini mulai menyadari, bahwa perseteruan diantara mereka hanya menguntungkan Israel. Hal ini terlihat dari pertemuan dua faksi terbesar perlawanan, yakni Fatah dan Hammas yang selama ini tidak pernah akur.
Dikabarkan Mahmud Abbas yang menjadi orang nomor satu Fatah dan Ismail Haniyeh orang nomor satu di Hammas, serta Jiyad Al Nakhalah orang nomor satu di Jihad Islam, ikut hadir dalam pertemuan Webinar pada Kamis (3/9).
Ketiganya merupakan organisasi perlawanan terbesar yang muncul dari Rakyat Palestina. Abbas yang bermarkas di Ramalah (Tepi Barat), sementara Hamiyeh dan Jiyad bermarkas di Bairut (Lebanon). Mereka menegaskan tidak ada negara lain atau bangsa lain yang berhak berbicara atas nama Palestina, khususnya dalam menghadapi Israel terkait masa depan Palestina.
Semoga normalisasi hubungan diplomatik UEA-Israel dapat mempersatukan seluruh faksi perlawanan yang ada. Dengan demikian, bangsa Palestina akan menjadi satu-satunya pihak yang berhak berbicara dan menentukan masa depan negaranya, bukan negara Arab lain, juga bukan Amerika.
Penulis adalah pengamat politik Islam dan demokrasi.
.jpg)
