Yudian Yang Babak Belur

Jumat, 14 Februari 2020, 08:00 WIB

Yudian Wahyudi/Net

BEGITULAH jika pikiran didasari kepada sentimen negatif dan menginterpretasi sendiri tanggungjawab dan tugas ber-Pancasila-nya. Ruwet jadinya.

BPIP adalah badan baru yang perlu perumusan jelas akan tupoksinya. Perlu uji coba manfaat tidaknya. Sebagai pejabat baru Ketua Badan sebaiknya lakukan dulu konsolidasi internal dan rumuskan program. Setelah pasti dan jelas, baru berkomentar ini dan itu.

Yudi Latif, Ketua terdahulu, saja "bingung" sehingga harus mengundurkan diri.

Sentimen negatif kepada umat Islam adalah salah besar. Apalagi sok paling "beragama" dengan modal memimpin universitas berbasis agama. Mestinya Yudian sadar dirinya miskin pengalaman dalam jabatan ketatanegaraan yang menjadi basis tugas bidang yang diembannya.

Menyalahkan pandangan ideologi kepada umat beragama sangat tidak bijak. Bapak Yudian bukan yang paling pintar, hebat, atau benar dalam beragama. Apalagi berideologi. Merendahlah sedikit.

Melabrak asas Islam ormas dan parpol tanpa relevansi historisnya, mengejek ijtima ulama, lalu menyimpulkan bahwa agama musuh terbesar Pancasila maka dipastikan menimbulkan reaksi.

Tokoh masyarakat, ulama, ormas Islam, hingga pimpinan partai politik pun ikut "menggebuk" Yudian yang sembarang omong. Pokoknya babak belurlah pak Ketua ini.

Usulan pun beragam. Ada yang mengimbau agar meluruskan pandangan, minta Presiden memecat Yudian, ada pula yang lebih menohok yaitu BPIP dibubarkan saja.

Semua adalah efek dari pandangan tak berkualitas Prof Yudian Wahyudi. Posisinya semakin terjepit.

Ditunjang riwayat buruk soal pelarangan cadar dan meloloskan desertasi "menghalalkan zina" maka Yudian ke depan "bertumpuk dosa" dan akan semakin sulit untuk berbuat.

Kini sudah ada pula yang ancang-ancang melaporkan ke Kepolisian atas dasar delik penistaan atau permusuhan agama.

Secara moral Presiden Jokowi tak pantas mempertahankan figur seperti ini. Sebelum pilihan memberhentikan maka panggil baik-baik Yudian, tawarkan yang bersangkutan agar mengundurkan diri dari jabatan yang diembannya.

Jika dibiarkan atau jabatan ketua tetap dipegang maka cara pandang hubungan Pancasila dan agama sebagaimana pandangan Yudian dapat dinilai oleh publik sama dan sejalan dengan pandangan Presiden.
Presiden menanggung beban yang tak perlu.

M Rizal Fadillah

Pemerhati Politik
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

#KamiMasihAda Pemkot Fasilitasi Launching Album 30 Musisi Semarang

Kamis, 24 September 2020
Video

Tanya Jawab Cak Ulung - Ancaman dan Peluang Pilkada

Kamis, 24 September 2020

Artikel Lainnya

Kecuali Ada Regulasi Baru, PAW Adalah Hak Partai Politik
Publika

Kecuali Ada Regulasi Baru, P..

25 September 2020 06:11
Pemerintah Harus Melayani
Publika

Pemerintah Harus Melayani

24 September 2020 23:35
Pemimpin Kita Versus Presiden Uganda Dan Presiden Ghana
Publika

Pemimpin Kita Versus Preside..

24 September 2020 13:08
Sejarah Dan Perkembangan Pilkada Di Indonesia
Publika

Sejarah Dan Perkembangan Pil..

24 September 2020 02:53
Peringati Kebiadaban PKI Dengan Inovasi Kreatif
Publika

Peringati Kebiadaban PKI Den..

23 September 2020 18:51
BRI Kenakan Biaya  Rp 125 ribu Setiap Transaksi Non Nasabah
Publika

BRI Kenakan Biaya Rp 125 ri..

23 September 2020 12:00
Rezim Nekad Dan Tuli
Publika

Rezim Nekad Dan Tuli

23 September 2020 09:42
Surviving the Business in Pandemic
Publika

Surviving the Business in Pa..

22 September 2020 19:06