Menarik untuk disimak pertemuan-pertemuan para elit politik di tengah pembahasan anggota kabinet, ketua MPR dan pimpinan di DPR. Ada beberapa hal yang perlu dicermati.
Pertama, pertemuan antara Jokowi dan Prabowo, serta Megawati dan Prabowo membawa angin segar politik tanah air yang sebelumnya berlawanan keras di Pilpres 2019 bahkan sempat memecah belah masyarakat Indonesia.
Di samping upaya rekonsiliasi. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri ada kepentingan politik jangka panjang demi stabilitas jalannya roda pemerintahan. Langkah awal membentuk pemerintahan kuat. Khususnya Indonesia saat ini menganut sistem presidensiil-multipartai.
Pembentukan
grand coalition, dalam istilah literatur ilmu politik yang digagas Arend Lipjhart perlu dijajaki oleh elite politik parpol. Yakni koalisi yang dibentuk dengan melibatkan banyak partai di Parlemen. Ini yang terbaca dari manuver elite politik saat ini. Walau banyak penentangan di internal koalisi.
Kedua, dalam perjalanan pembentukan koalisi partai-partai besar dengan
grand coalition akan diikuti minimal
connected coalition atau kesamaan dalam preferensi kebijakan artinya terdiri dari partai-partai yang sama dalam skala kebijakan dan meniadakan partner yang tidak penting. Asumsi koalisi partai, memiliki tujuan "
policy seeking" atau memaksimalkan kebijakan sesuai kepentingan partai.
Maka
grand coalition yang akan berproses menuju minimal
connected coalition jika terbentuk, akan memperkuat loyalitas peserta koalisi partai karena diikat oleh kesamaan tujuan kebijakan. Partai-partai seperti Golkar, Nasdem, PAN, Demokrat, PPP akan mengikuti grand coalition tersebut.
Girindra SandinoDirektur Eksekutif Indonesian Democratic Center for Strategic Studies (Indenis).
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: