PPP Pasca Pemilu: Punah Atau Rekonsiliasi

 
PPP kemudian mendapat berkah dengan menempatkan kader-kader terbaiknya di jajaran eksekutif,  sebagai wakil presiden dan menteri, tak mungkin didapatkan saat Orba.
Momentum tersebut seharusnya dimanfaatkan secara organisasi. Menunjukkan eksistensinya lebih terdepan sebagai partai Islam atau setidaknya selevel dengan Golkar dan PDIP.

Fakta berbicara lain. PPP justru seakan redup. Bahkan, tak lagi dielu-elukan sebagai partainya umat Islam. Umat enggan dan kian menjauhi PPP.

Sistem politik yang berubah, liberalisasi politik yang tidak terbendung, dan berbagai partai politik baru bermunculan, seiring itu pula suara PPP tergerus dan sangat sulit ditingkatkan. Lima kali  pemilihan umum (pemilu) pasca-Orba, tren suara PPP terus tergerus.
 
Entah, ini pengondisian agar PPP hilang sebagai kontestasi pemilu atau memang adanya kekeliruan dalam mengelola partai yang dideklarasikan 5 Januari 1973.
 
Banyak orang mengatakan, Pemilu 2019 paling brutal. Namun, bagi PPP, hasil pemilu 2019 musibah dari kekeliruan dalam mengelola institusi politik berwajah Islam. Akibatnya, bertengger sebagai juru kunci, baik untuk perolehan suara maupun kursi. Sangat tragis dan disayangkan. Raihan tersebut tidak saja untuk level nasional, tetapi diikuti di setiap tingkatan, tak terkecuali daerah yang semula basis PPP.

Apakah elite PPP sudah tidak lagi mampu mempertahankan pemilih? Atau memang umat Islam sudah krisis kepercayaan pada PPP?

Sebenarnya, dua pertanyaan itu sangat bergantung pada posisi elite politiknya untuk dapat mempertahankan kepercayaan suara umat. Elite PPP memiliki posisi dan peran strategis dalam menentukan arah dan format politik PPP untuk menjaga hubungan (bermitra) antara kekuasaan dengan umat Islam.
 
Dua orientasi harus menjadi pijakan, yaitu mitra secara mikro dan makro. Mitra mikro pada penguasa untuk memengaruhi kebijakan negara melalui kekuasaan. Mitra makro dengan menjaga hubungan umat Islam untuk menggawangi kepentingan sebagai basis suara dan penyampai aspirasi umat Islam.

Keduanya harus berjalan seiring. Tidak bisa satu meninggalkan yang satu. Jika kemitraan secara mikro sangat dominan, maka akan menguntungkan segelintir orang dan menggabaikan kepentingan makro. Sebaliknya, jika lebih dominan pada yang makro, PPP akan terus mengalami kesulitan di level kekuasaan. Keduanya memang memiliki konsekuensi bagi PPP. Sebagai karakteristik politik PPP, kepemimpinan partai harus mampu menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan umat Islam.
 
Dominannya sikap bermitra secara mikro dalam kepemimpinan PPP saat ini, menyebabkan prinsip istikamah PPP menjaga kepentingan politik umat Islam seakan hilang. Umat sebagai basis suara dan Islam sebagai ideologi partai, hanya sebatas alas untuk memenuhi hasrat berkuasa.
 
Sejatinya politik kekuasaan PPP sebatas alat untuk menjaga kepentingan umat melalui jalur formal kenegaraan. Bukan sebaliknya, tunduk pada penguasa dan mengabaikan aspirasi umat.

Nakhoda Baru Dan Basis Sosiologis

PPP sejak awal memang dekat dengan kekuasaan (rezim berkuasa), tetapi tidak akomodatif kekuasaan (tunduk pada penguasa). Sulit dibayangkan, dengan sistem kebijakan yang bersifat top-down saat ini, jika kepemimpinan PPP tetap dikendalikan orang yang tidak memahami partai secara institusi, struktural, dan ideologi.
 
Bukan berarti keseluruhan, kepemimpinan PPP saat ini memang didominasi mereka yang tidak memahami PPP. Sehingga, banyak kebijakan yang merugikan PPP dan akan berdampak pada elektoral.

Akibat dari pembiaran karena ketidakmampuan dalam mengelaborasi kedua orientasi inilah, PPP secara struktural harus mengoreksi dan menyudahi kepemimpinan saat ini. Sangatlah beralasan.
 
Dari berbagai kalangan menyatakan, PPP memerlukan nakhoda baru yang lebih memahami partai, agar kebijakan yang diambil tidak menyimpang dan kehilangan orientasi dari prinsip maupun khidmat PPP yang akan menyebabkan partai lebih terpuruk.

Sebagai partai politik, PPP tentu tidak menghendaki elektoralnya terus merosot yang berujung hilangnya perwakilan politik secara nasional. Potensi tersebut dapat menjadi kenyataan, bahkan sangat terbuka, jika kita tidak segera berbenah diri secara ideologi maupun struktural.
 
Bahkan, melihat dari keberpihakan struktural PPP yang lebih dekat dengan kekuasaan ketimbang mempertahankan ideologi, tercermin dari berbagai kebijakan yang berseberangan dengan umat. Termasuk pemilih tradisional PPP.

Persoalan yang menimpa Ketua Umum PPP menjelang 17 April 2019, hanya bagian kecil berdampak pada perolehan suara PPP. Melainkan menyempurnakan kekeliruan para elite PPP sejak 2014. Kita harus mengakui, kepemimpinan saat ini bukanlah produk yang dihasilkan secara normal. Anomali yang menyebabkan kepemimpinan PPP tidak memiliki kewibawaan di mata kader maupun umat Islam.

Untuk mengembalikkan marwah sekaligus kewibawaan PPP pasca-Pemilu 2019, bukan upaya mudah tanpa adanya keberanian mengoreksi dan merekonsiliasi sumber daya yang dimiliki. Terlebih, untuk menghilangkan stigma partai semangka atau partai pembela penista agama.
 
PPP harus dikembalikan pada basis sosiologis (empat partai fusi) sebagai sumber daya struktural dan Islam sebagai asas sekaligus ideologi partai.
 
PPP, ideologi, kepentingan, dan kekuasaan merupakan ciri dasar dan tabiat yang selalu melekat sebagai partai politik berasaskan agama. Ideologi adalah basis nilai PPP yang dihubungkan secara sistemik dan menjadi dasar tindakan politik PPP. Nilai yang dianggap baik dan dihargai tinggi, sehingga selalu dijadikan tujuan atau penuntun tindakan politik PPP.

Kita juga tidak bisa menafikan basis sosiologis sebagai perekat PPP yang akan selalu dipengaruhi atas pengelompokkan, ekspansi dan institusionalisasi. Basis sosiologis secara langsung memengaruhi artikulasi politik ideologi PPP. Namun, diperlukan keberanian mengoreksi dan merekonsiliasi basis sosiologis PPP yang tidak bergantung pada penguasa atau kekuasaan.
Penulis: Usni Hasanudin
Sekretaris Umum Angkatan Muda Ka’bah