Wacana Oke Nih, Warga DKI Gratis Naik MRT & LRT Tahun Pertama

Alih-alih menghasilkan kesepakatan tarif, rapat justru menimbulkan polemik baru lantaran Komisi B meminta agar MRT dan LRT digratis­kan. Permintaan penggratisan biaya itu, diusul­kan anggota Komisi B DPRD DKI Ida Mahmudah.

Penggratisan biaya hanya untuk warga DKI. Untuk warga di luar DKI tetap harus membayar tarif yang nantinya akan ditetapkan.

Ida mengatakan, Pemprov DKI memiliki kekuatan anggaran yang cukup guna meng­gratiskan biaya MRT dan LRT. Selain itu, peng­gratisan ini ditujukan agar masyarakat terpancingmenggunakan angkutan massal.

"Bagaimana jika pada tahun pertama pengop­erasian MRT dan LRT, gratis saja. Anggaran kita lebih dari cukup. Daripada hanya menjadi Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) setiap tahun, lebih baik untuk menggratiskan tarifnya," ujarnya.

Ida juga menyebut, penetapan gratis bagi LRT merupakan opsi yang paling mungkin diambil karena infrastruktur LRT yang terbangun baru 5,8 kilometer (Km). Dengan rute sependek itu, Ida me­nyebut, LRT belum laik menjadi angkutan massal.

Lantas, bagaimana usulan Ketua Komisi B DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi dan tang­gapan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait hal ini.

Anies Baswedan:  Rasanya Tidak Mungkin Gratis

Tarif MRT itu dihitung per kilome­ter atau bagaimana?
Keluar tarifnya itu per stasiun sampai dengan stasiun lain. Bukan per kilometer.

Kapan diterapkan tarifnya?
Beberapa waktu lalu saya sudah bicara dengan Ketua DPRD DKI Pak Prasetiyo Edi. Insya Allah sebelum tanggal 24 bisa diterapkan. Sejatinya, tarif MRT ini berbeda dengan tarif moda transportasi lain. Tarifnya itu menyesuaikan jarak tempuhnya. Artinya, setiap titik keberangkatan dan kedatangan itu akan menentukan berapa besarannya. Namun secara umum, rata-rata sesuai perkiraan, sekitar 1000 rupiah per kilometer.

Dari Stasiun Lebak Bulus ke Bundaran HI berapa?
Nanti ya, setelah diterapkan. Ini saya bicara persiapan dulu. Kalau sudah selesai pembahasannya, akan ada tabelnya dari setiap titik itu, berapa harganya dan sampai titik berikutnya.

Ada yang menilai, Rp 1000 per kilo­meter kemahalan. Bagaimana itu?
Makanya, nanti lihat informasi lengkapnya. Bukan hanya harganya, tapi kami juga sedang memperhitung­kan yang namanya ATP dan WTP. Ability to pay dan wilingness to pay. Semua itu sudah dimasukkan. Termasuk jika harus menggunakan kendaraan pribadi, berapa biaya yang harus dikeluarkan. Semua faktor itu sudah dimasukkan.

Mungkinkah semua rute MRT digratiskan sebagaimana usulan di DPRD DKI?
Rasanya tidak mungkin. MRT ini kan yang naik bukan hanya warga Ibu Kota.

Adakah kemungkinan subsidi dari Pemprov DKI?
Sebetulnya tidak, sebab dalam ra­pat kabinet, saya sampaikan ke Pak Presiden, Jakarta membutuhkan integrasi antar moda. Supaya pengguna kendaraan umum bisa naik dari semua titik ke titik mana saja, alhasil tersambungkan. Artinya, rutenya nyambung, maka tiketnya pun nyam­bung, dan manajemennya juga nyambung.

Subsidi itu semestinya bagaimana?
Dari sisi kami bicara, subsidi diberikan bukan untuk tiap-tiap moda, tapi untuk keseluruhan sistem. Satu kesatuan. Kami sedang berg­erak menuju in­tegrasi. Kata kuncinya integrasi, dan Pak Presiden menyetujui.

Menurut Anda, apa tanggapan Presiden?
Pak Presiden katakan, kami jalankanintegrasi itu, maka setuju. Dengan begitu, nanti ketika kami bicara subsidi, tidak terlalu khawatir lagi soal naik apa dan subsidinya berapa. Pasalnya, subsidi itu sudah men­jadi satu kesatuan, termasuk ongkos kemacetan. Ada studi yang menye­butkan Rp 60 triliun, ada studi yang menyebutkan Rp 100 triliun per tahun ongkos kemacetan.

Jadi, Pemprov DKI tidak mem­berikan subsidi?
Subsidi yang kami berikan itu, bisa mengurangi kemacetan. Kalau seperti ini, maka kami memberikan penghematan perekonomian yang sangat besar. Sehingga, tidak menjadi relevan lagi penggunanya warga DKI atau bukan, karena kemacetan di wilayah DKI, ongkosnya itu ditang­gung masyarakat sendiri.

Atau, ada bentuk subsidi yang lain?
Beberapa waktu lalu saya sam­paikan, kami akan membangun infrastruktur menggunakan ten­aga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sehingga, bisa memban­gun di wilayah luar DKI dengan jumlah tidak terbatas. Sekarang saja, Transjakarta membawa penumpang dari Bekasi, Depok,Tangerang bisa. Hal ini juga akan terjadi lewat pem­bangunan infrastruktur transportasi. Pembangunannya pun bukan hanya di wilayah Jakarta.

Bagaimana teknisnya?
Karena ini satu kesatuan, maka pemberian subsidinya kepada kes­eluruhannya. Insya Allah kami akan kerjakan segera. Maka kami akan terhindar lagi dari hal-hal kecil, sep­erti nanti kalau yang naik dari luar DKI subsidinya berapa, dari DKI berapa. Pasalnya, sudah sebagai satu kesatuan.

Abdurrahman Suhaimi: Subsidi Untuk Warga DKI Saja

Komisi B DPRD DKI menggelar ra­pat penentuan tarif MRT beberapa hari lalu. Apa hasilnya?
Itu rapat kedua. Sedangkan rapat pertama, sudah ada pembahasannya. Rapat kedua itu, kami ingin lebih de­tail terkait hitungannya untuk subsidi yang sebenarnya. Hal ini andai saja digratiskan untuk warga DKI. Subsidi itu harus tepat sasaran dan untuk mengurangi kemacetan. Hal itu yang kami minta agar Dinas Perhubungan DKI, khususnya untuk MRT dan LRT menghitung secara fakta terkait kebu­tuhan yang akan disubsidi.

Jadi, ada pengecualian untuk warga Ibu Kota?
Tarif tetap itu ditetapkan sesuai hitung-hitungan. Tapi nanti ada ke­bijakan (subsidi) bagi warga DKI. Berapa hitungannya, itu yang kami minta (kepada Dishub DKI, MRT, dan LRT).

Tanggal 24 Maret, Presiden Jokowi akan meresmikan MRT. Proses di DPRD tidak khawatir memperlama penetapan tarif MRT?
Kan itu bisa dihitung. Jadi, hanya persoalan hitung-hitungan saja.

Apakah sebelum peresmian su­dah sempat dihitung?
Pekan ini mudah-mudahan sudah selesai.

Bisa dijabarkan detail usulannya?
Salah satunya, andaikan saja biaya penyusutan itu tidak dihitung, berarti akan mengurangi kan. Nah, itu biaya penyusutan mengendap 30 tahun cukup lama. Sedangkan itu bagian dari usulan kami. Tetapi, kalau mis­alnya berdasarkan yang ditetapkan kementerian, bagaimana komponen-komponen yang masuk itu hasilnya sudah ada.

Usulan tarifnya berapa?
Sementara, usulannya itu ada yang Rp 6000 untuk LRT dan Rp 10 ribu untuk MRT. Itu untuk tarif umum. Bagaimana jika ada kebijakan bagi warga DKI menjadi gratis. Hal ini bisa diperkirakan berapa subsidi yang dibutuhkan untuk itu.

Yang diusulkan sekarang dengan APBD, DPRD ingin turun berapa persen?
Dihitung dulu, penumpang dari warga DKI berapa. Kalau dananya, sudah disiapkan sekitar Rp 673 miliar dan Rp 327 miliar sudah disiapkan.

Bilamana bisa disubsidi, berkurang berapa?
Ya, berkurang itu akan dihitung dulu. Kami meminta supaya Dishub DKI dan pihak terkait menghitung segera. Nanti kami akan rapat in­ternal, lalu kami tulis rekomendasi dan kami berikan kepada pimpinan DPRD DKI.

Anda tidak khawatir warga DKI menjadi manja lantaran disubsidi terus?
Tidaklah. Ini kewajiban pemer­intah menyediakan pelayanan yang terbaik, misalnya sekolah gratis. Kemudian transportasi gratis, atau diberikan kerin­ganan sekali. Itu sudah kewa­jiban pemerintah. Toh uangnya juga uang masyarakat dari pajak dan dari yang lain-lain. Makanya, dikembalikan lagi ke masyarakat. Sebesar apapun itu, demi pelayanan masyarakat tidak jadi masalah.

Jika melihat target penump­angnya adalah kelas menengah ke atas, apakah masih tepat sub­sidi itu?
Nah, yang sep­erti itu masih kami hitung. Kalau mau dikalkulasikan, warga DKI dipilah-pilah lagi, maka itu di pergub nantinya. Secara umum, saya meminta bagi warga DKI dulu. Misalnya tidak pantas dapat sub­isdi karena kelas atas, mungkin perlu ada kriteria bagaimana menghitung teknisnya.

Ada usulan digratiskan. Idealnya berapa lama gratisnya?
Minimal setahun.

Memangnya efektif untuk me­narik minat masyarakat dan tidak memanjakan masyarakat?
Tidak, karena itu diambil dari pajak. Justru masyarakat akan bergerak. Kedua, dari sisi pariwisata akan berjalan. Artinya, ekonomi berjalan lantaran orang berdatangan, mundar-mandir gratis, sehingga akan naik lagi. Itu yang ada di benak saya.