M. Misbakhun Ingin Selesaikan Pekerjaan Rumah

Pertarungan antar calon legislatif pada Pemilu 2019 ini berbeda dengan Pemilu-pemilu sebelumnya.  Ini pertama kalinya pemilu digelar berbarengan dengan pemilihan Presiden. Akibatnya, persaingan pun terasa lebih ketat. Tak hanya antar partai, tapi juga calon anggota legislatif dalam satu partai.

Dalam “tarung bebas” seperti ini, kemampuan membangun jaringan pendukung menjadi kuncinya. Jaringan terstruktur dan masif dibutuhkan hingga ke akar rumput.

Setidaknya demikian yang dirasakan Mukhamad Misbakhun, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Golkar yang kembali mencalonkan diri pada Pemilu 2019 ini.

Pria asal Pasuruan, Jawa Timur itu punya pengalaman bertarung merebut hati konstituen pada dua pemilu sebelumnya, yakni 2009 dan 2014. Pada kedua Pileg itu, ia berhasil lolos ke Senayan.

Pada 2009, Misbakhun menjadi wakil rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ia maju dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur II yang meliputi tanah kelahirannya, Pasuruan dan wilayah Probolinggo.

Di DPR, pria yang juga dikenal sebagai pengusaha itu ditempatkan di Komisi XI. Saat itu, Misbakhun termasuk inisiator yang sangat vokal dalam menuntut pengungkapan kasus bailout Bank Century.

Belakangan, ia justru terbelit dalam kasus hukum L/C  fiktif Bank Century. Pada 2011, Misbakhun diganti oleh PKS, dengan alasan agar lebih fokus menghadapi kasus hukum tersebut. Sempat menghuni sel penjara, mantan pegawai BPK ini akhirnya divonis bebas oleh Mahkamah Agung tahun 2012. Tapi, Misbakhun sudah terlanjur kehilangan kursinya. Ia tak lagi menjadi anggota DPR.

Pada 2013, Misbakhun memutuskan hijrah ke Partai Golkar. Ia mempersiapkan diri untuk kembali bertarung dalam pemilu 2014. Ia pun lolos dan kembali terpilih menjadi anggota DPR.

Tahun ini, alumni STAN itu kembali mencalonkan diri . Dapilnya pun sama, Jatim II meliputi Pasuruan dan Probolinggo.

Sebagai inkumben, Misbakhun tentu paham betul battle ground Pileg di daerahnya.  Yang dirasakannya, pertarungan kali ini berbeda, karena baru pertama kali Pileg dan Pilpres dilaksanakan serentak.  “Ini tantangan baru,” sergah pria kelahiran Pasuruan, 29 Juli 1970 itu.

Peperangan dalam merebut suara konstituen kali ini, tantangannya berbeda. Jauh dari bayangan banyak orang. “Pertarungannya dalam membangun jaringan masyarakat sebagai kantong elektoral. Ini makin ketat,” cerita mantan pegawai BPK itu.

Tantangannya adalah membangun jaringan pendukung yang terstruktur dan massif hingga ke akar rumput. Tak hanya sampai kecamatan dan desa. Tapi hingga ke pelosok tempat-tempat pemungutan suara.

Tantangan dalam membangun jaringan itu adalah bagaimana ide dan gagasan yang diusung seorang caleg dapat diterima masyarakat sehingga mereka mau memilih kembali pada di Pileg 2019.

Bagi pria yang saat ini menjadi anggota Komisi XI DPR itu, melanjutkan beberapa pekerjaan rumah yang belum selesai menjadi alasan diri kembali mencalonkan diri.

Misbakhun merasa masih banyak PR yang harus dikerjakannya. Salah satunya, terkait program optimalisasi dana desa dan kelurahan yang telah disetujui pemerintah. “Faktor pengawasan akan lebih dipertajam," ujar Alumni STAN itu.

Selain itu, Misbakhun berencana membuat terobosan usulan program kepada pemerintah, khususnya program yang bisa dirasakan langsung konstituennya di dapil.

Contohnya di Probolinggo. Di daerah itu banyak petani tembakau. Ia akan mengusulkan kepada pemerintah agar terus menjaga harga tembakau saat panen dengan pelbagai terobosan.

“Supaya petani tidak merugi," demikian Misbakhun. [jto]