Acara yang dibuka Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Eka Tjahjana itu diikuti oleh 300 peserta yang datang dari berbagai daerah.
Berbagai forum digelar dalam acara ini, seperti Focus Group Discussion (FGD) yang mengusung tema “Politik Hukum Regulasi Pemilu, Pencegahan, dan Penanganan Politik Uang dalam Pemiluâ€. Termasuk digelar acara tentang penataan kewenangan dan hubungan antar lembaga penyelenggara pemilu bertajuk “Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemiluâ€.
Tenaga Ahli MPR, Siti Aulia menilai KNHTN sangat positif dan memiliki banyak manfaat, apalagi dilakukan menjelang dan bersamaan dengan Pemilu 2019.
“Kegiatan ini memberi sumbangan yang besar pada demokrasi,†ujar Siti yang hadir dalam acara tersebut.
Sementara itu, Sesjen MPR Ma'ruf Cahyono berharap KNHTN mampu memberi masukan yang positif dan kualitatif sesuai dengan perkembangan terbaru.
“Diharapkan kita terus belajar dengan menjadi peninjau pada perhelatan yang membahas masalah secara akademis dan praksis terkait dengan tata negara dan layanan sekretariat jenderal,†tuturnya.
Di kegiatan itu, MPR tak hanya mengirim delegasi, namun juga ikut dalam pameran. Di stand yang ada, MPR membagikan publikasi kinerja wakil rakyat. Stand yang ada dibanjiri oleh peserta konferensi.
[ian]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
MPR turut hadir dalam acara Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) yang digelar di Batusangkar, Sumatera Barat, selama empat hari, mulai tanggal 9 hingga 12 November 2018. 
BERITA TERKAIT: