Pengisian Jabatan Wakil Presiden Harus Taat Konstitusi

Begitu pesan Sultan dari Istana Baitul Mulkiyah Kesultanan Pakunegara Sanggau, Kalimantan Barat, DYMM Sultan Mulia Kusuma Nata Pakunegara XV.

“Pengisian jabatan Wakil Presiden bukan ruang untuk transaksi politik jangka pendek. Ini adalah amanah konstitusional yang harus dijalankan secara tertib, terbuka,” ujar Sultan dalam keterangan tertulis, Sabtu 14 November 2026.

Sultan mengingatkan, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden telah diatur secara tegas dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Ketentuan tersebut menyatakan, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Mekanisme lebih lanjut diatur dalam Pasal 46 UU MD3. Presiden menyampaikan dua nama calon beserta persyaratannya kepada pimpinan MPR untuk selanjutnya dipilih dalam sidang paripurna.

Kedua calon juga harus menyatakan kesediaannya. Apabila hasil pemungutan suara menghasilkan jumlah suara yang sama, pemungutan suara diulang satu kali. Jika hasilnya tetap imbang, Presiden berwenang memilih salah satu calon.

Dengan demikian, dukungan partai politik dan fraksi di parlemen memang menjadi bagian penting dalam dinamika pengisian jabatan tersebut. Namun, dukungan politik tidak boleh menggantikan mekanisme yang telah ditetapkan konstitusi dan undang-undang.

Di tengah dinamika itu, Sultan menyoroti empat figur yang bagi dia bisa menjadi pilihan mengisi kursi wakil presiden.

Mereka yang mendapat perhatian Sultan adalah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menko PMK Sugiono.

Kata Sultan, setiap nama memiliki kelebihan dan risiko. Yusril menonjol dalam pengalaman hukum dan stabilitas; Pramono dalam komunikasi lintas kekuatan politik; AHY dalam regenerasi dan potensi daya tarik elektoral; sementara Sugiono dalam kesinambungan dan koordinasi dekat dengan Presiden.

“Kesetiaan politik bukan satu-satunya ukuran. Wakil Presiden harus memiliki kapasitas bekerja, diterima secara luas, memahami batas kewenangannya, dan sanggup membantu Presiden tanpa mengabaikan tanggung jawab konstitusionalnya sendiri,” pungkasnya.