Koordinator Tim Advokasi Penegak Etika, Moral dan Integritas Bangsa, Ahmad Khozinudin mengatakan, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) serta berbagai persoalan hukum terkait persyaratan jabatan Wapres harus ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional demi menjaga kehormatan konstitusi dan supremasi hukum.
Khozinudin memandang DPR memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menindaklanjuti aspirasi dan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
"Proses tersebut harus dilakukan secara transparan, objektif, dan menyeluruh hingga menghasilkan penyelesaian yang memberikan kepastian hukum serta mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan negara," kata Khozinudin, dikutip Sabtu 14 November 2026.
Ia juga mendesak DPR menindaklanjuti usulan sejumlah anggotanya untuk menggunakan HMP terhadap Gibran Rakabuming Raka.
Selain itu, ia menuntut MPR tidak menjadikan pengunduran diri sebagai jalan pintas penyelesaian persoalan konstitusional. Hak pensiun dan fasilitas negara bagi mantan pejabat harus ditentukan berdasarkan persyaratan hukum yang berlaku.
Berikutnya, mendesak penyelesaian melalui mekanisme pemakzulan konstitusional. Apabila terbukti memenuhi alasan pemberhentian berdasarkan Pasal 7A UUD 1945, Gibran harus diberhentikan melalui proses Pasal 7B, dengan konsekuensi tidak mendapatkan hak keuangan dan fasilitas negara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Kami juga tetap akan melanjutkan proses hukum terhadap Gibran Rakabuming Raka di Bareskrim Mabes Polri sekalipun dia telah diberhentikan dari jabatan Wapres," kata Khozinudin.
"Karena setiap pelanggaran hukum, harus diberikan sanksi pidana agar kedepan bangsa Indonesia tidak bersikap permisif terhadap berbagai penyimpangan hukum dan konstitusi," sambungnya.
Persoalan Gibran Rakabuming Raka tidak boleh diselesaikan semata-mata melalui pengunduran diri dari jabatan Wapres. 
BERITA TERKAIT: