Kemenko PMK Ingatkan Akuntabilitas Keuangan Negara Harus Dijaga

Bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Sonny menemui Bupati Sumbawa Barat W. Musyafirin beserta jajaran untuk berdiskusi soal penanganan transisi darurat pasca bencana gempa bumi.

Musyafirin melaporkan, hasil pendataan dan verifikasi kerusakan bangunan rumah penduduk akibat bencana gempa bumi di Sumbawa Barat tahun 2018 berjumlah 15.361 unit dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu kategori rusak berat berjumlah 2.326 unit atau 15,14 persen dari total kerusakan rumah, kategori rusak sedang berjumlah 5.955 unit atau 38,77 persen, dan kategori rusak ringan berjumlah 7.080 unit atau 46,08 persen.

Pelaksanaan perbaikan atau pembangunan rumah terdampak gempa oleh Pokmas Plus yang mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Namun, Bupati Musyafirin menyampaikan berbagai kendala di lapangan, khususnya persyaratan pencairan dana bantuan yang dianggap rumit. Oleh karenanya Pemda Sumbawa Barat menyampaikan usulan penyederhanaan persyaratan pencairan.

Menanggapi hal tersebut, Sonny mengapresiasi usulan Bupati dan meminta BPKP segera melakukan penelaahan.

"Hari Senin atau Selasa ini BPKP saya minta menemui Bupati dan jajaran Pemda Sumbawa Barat untuk membahas langsung. Pada prinsipnya, arahan Menko PMK Ibu Puan Maharani agar dilakukan penyederhanaan persyaratan, namun harus sesuai prinsip akuntabilitas keuangan negara yang benar," jelas Sonny dalam keterangan resmi, Sabtu (13/10).

Pelaksanaan perbaikan atau pembangunan rumah terdampak gempa ini telah dilaksanakan sejak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa Barat menerima Surat Keputusan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tanggal 28 September 2018 dan pembangunan rumah sudah mulai berjalan sejak dua minggu terakhir.

Dalam rapat, Sonny kembali mengingatkan agar sesegera mungkin fasilitator mempercepat RAB dan gambar desain rumah, bekerjasama dengan tim pendamping masyarakat untuk menyelesaikan dokumen teknis pencairan dana. Dia juga mengingatkan agar dana yang diberikan pemerintah digunakan sebaik-baiknya.

"Uang berasal dari dana siap pakai yang diajukan BNPB ke Kementerian Keuangan, sehingga akuntabilitas harus dijaga. Ini uang dari rakyat dan untuk rakyat," tegas Sonny.

Rapat juga dihadiri oleh Wakil Panglima Komando Gasgabpad Laksma TNI Nur Singgih, Kolonel (Laut) Said Latuconsina, Dansektor IV Sumbawa Kolonel Inf. Anggit Eston Yusrawan, Kapolres Sumbawa Barat, Dandim Eddy Oswaronto, Kementerian PUPR dan para fasilitator. [rus/***]