WAWANCARA

Natalius Pigai: Pemerintah Tidak Pantas Menghentikan Evakuasi 164 Jenazah Korban Di Danau Toba

Senin, 23 Juli 2018, 09:32 WIB

Natalius Pigai/Net

Operasi terpadu pencarian korban Kapal Motor (KM) Sinar Bangun yang tenggelam di perairan Danau Toba resmi dihentikan Badan SAR Nasional (Basarnas) pada Selasa 3 Juli 2018, dua pekan setelah tra­gedi itu terjadi. Keputusan itu sangatdisayangkan oleh banyak kalangan,mengingat koordinat lokasi tenggelamnya KM Sinar Bangun sudah ditemukan. Basarnas sebenarnya hanya ting­gal menggelar operasi pengang­katan KM Sinar Bangun saja, agar jenazah para korban kapal naas yang diduga berjumlah 164 itu, bisa dievakuasi.

Dengan menyelamatkan jenazah para korban itu paling tidak bisa sedikit mengobati duka para keluarga yang ditinggalkan. Lewat keputusan itu pemerintah dinilai kurang peka terhadap kemanusiaan.

Eks komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai pun me­nyayangkan keputusan Basarnas itu. Berikut penuturan Pigai kepada Rakyat Merdeka.

Sebagai aktivis HAM ba­gaimana pandangan Anda soal keputusan penghentian evakuasi korban KM Sinar Bangun?

Begini, KM Sinar Bangun sudah tenggelam selama lebih dari satu bulan. Itu peristiwa besar yang menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Harusnya negara mengumumkan itu seba­gai kecelakaan nasional. Karena bagaimanapun peristiwa ini menyebabkan korban yang be­gitu banyak. Jumlah korbannya tidak kalah ketika Air Asia jatuh di Bangka Belitung. Sayangnya meski peristiwa ini sangat besar, jumlah korbannya banyak, tapi bisa disebut tenggelam dari pemberitaan. Empati kemanu­siaan dari luar tidak mengalir ke sini, dan pemerintah tidak merespon dengan semestinya. Tapi tiba-tiba sudah ada pem­berhentian proses evakuasi saja. Jadi ketika pemerintah menya­takan menghentikan proses pencarian 164 jenazah korban, sebenarnya itu tidak layak dan tidak pantas untuk dilakukan. Indonesia itu punya sumber daya yang kuat, baik itu uang, SDM, maupun teknologi. Jadi hal itu sebetulnya sangat tidak pantas dilakukan. Harusnya pemerin­tah tetap melakukan pencarian hingga tuntas. Pemerintah itu punya kewajiban.

Tapi teknologi yang kita punya tidak memungkinkan untuk mengevakuasi KM Sinar Bangun yang berada di dasar danau?
Oke kalau memang teknologi kita tidak bisa menjangkau hingga kedalaman 400 meter. Uang kita kan cukup banyak, jadi pemerintah sebetulnya bisa sewa teknologi dari luar. Misalnya sewa dari Singapura. Singapura itu teknologinya bisa menjangkau kedalaman lebih dari 500 meter.

Di negara lain malah bisa sampai 1.000 meter. Yang paling dibutuhkan oleh keluarga korban itu adalah mengembalikan jasad­nya untuk dikebumikan. Apalagi bagi orang Batak. Pemakaman buat mereka itu sebuah ritual penting. Rumah pemakaman orang Batak itu lebih besar dari pada rumah. Karena penghor­matan mereka terhadap arwah itu sangat tinggi. Karena itu pengembalian jasad kepada keluarga itu jauh lebih penting buat mereka.

Oleh karenanya saat pemerin­tah menghentikan sangat kami sayangkan. Apa sih artinya percarian di kedalaman Danau Toba, jika dibandingkan dengan pencarian pesawat Malaysia Airlines di Samudra Hindia? Pencarian di Danau Toba kan cuma di kedalaman 400 meter.

Jadi sebetulnya pemerintah bisa saja kalau mau. Tapi sam­pai saat ini Presiden Jokowi begitu diam, sunyi, bisu, dan tidak empati terhadap jeritan kemanusiaan di sana. Itulah yang memanggil kami untuk bersuara.

Selain hambatan teknologi ada hambatan alam yakni akses lokasi yang tidak me­mungkinkan untuk menggelar peralatan pengevakuasian?

Kondisi alam harusnya tidak jadi masalah dong. Kan sudah tahu bahwa objeknya ada di ked­alaman 400 meter. Koordinatnya juga sudah diketahui kan. Jadi sebenarnya ini hanya mungkin pemerintah mau hemat. Uang yang buat bangun infrastruktur tidak mau digunakan untuk ke­pentingan evakuasi ini. Nilainya itu besar lho kalau kita bisa mengangkat, dan mengembalikan jenazahnya kepada keluarga.

Kenapa bisa begitu?
Karena Danau Toba ini kan salah satu wisata unggulan untuk Indonesia bagian barat. Untuk mengundang wisatawan baik domestik maupun macanegara itu tentu harus ada kesan positif tentang Danau Toba.

Ketika jenazah warga negara sendiri saja tidak diselamatkan, mereka akan merasa takut untuk berwisata ke sana. Sebab mereka khawatir kalau terjadi apa-apa pemerintah akan acuh tak acuh. Anggapan seperti itu jadi ter­tanam di benak mereka, dan itu mempengaruhi posisi Danau Toba sebagai destinasi wisata di Sumatera Utara.

Selain itu, penghentian proses evakuasi itu juga akan mempengaruhi investor di bidang pariwisata yang ingin menanam­kan modal di sana. Artinya kebi­jakan itu akan menjadi anggapan buruk di mata internasional.

Jadi dampak negatifnya itu sebetulnya lebih besar dibandingkan positifnya. Dari sisi bisnis akan terganggu, po­sisi Danau Toba sebagai tempat wisata yang menarik juga akan terganggu. Karena kalau terjadi apa-apa khawatir pemerintah tidak akan bertanggung jawab. Karena warga negara sendiri saja tidak diselamatkan, jenazahnya juga tidak dipulangkan kepada keluarga.

Panorama alam Danau Toba itu begitu menarik. Begitu juga dengan adat istiadat suku Batak yang ada di sana. Kemudian moda transportasi darat, laut, dan udara sudah terhubung. Ada Bandara Silangit untuk trans­portasi udara. Lalu jalan tol dari Medan sekarang sudah samapai ke Pematang Siantar. Artinya konektifitasnya sudah rapih, tinggal mengundang orang ke tempat destinasi saja.

Basarnas menilai meski berhasil dievakuasi mungkin nanti kondisi jenazah korban­nya tidak akan lengkap. Itu tidak apa-apa?

Itu kan baru andai-andai. Jangan mengandai-andai, laku­kan dulu. Mereka tahu dari mana bahwa jenazah itu terpo­tong-potong? Itu kan baru teori mereka. Itu lebih kepada alibi. Jenazahnya terpotong-potong, dan potongannya tidak mung­kin ditemukan. Kalau tulang belulangnya saja dikembalikan itu merupakan anugrah bagi keluarga korban.

Secara batin mereka akan puaskalau bisa melakukan hal itu, dibandingkan harus mendengarkan alasan-alasan pemerintah. Lakukan saja dulu, kalau akhirnya memang tidak sanggup, tidak berhasil ya sudah. Yang penting rakyat sudah menyaksikan bahwa pemerintah sudah melaku­kan upaya yang signifikan. Sebab mereka tahu pemerintah sudah bertanggung jawab.

Identifikasi jenazah yang sudah lama dalam air itu kan sulit, sehingga mungkin ke­luarga tetap tidak akan bisa memakamkan secara pribadi. Itu tidak masalah?

Soal identifikasi itu kita kan punya peralatan yang canggih. Kita sudah punya pengelaman ketika Air Asia jatuh. Pemerintah juga melakukan identifikasi kok, dengan memeriksa DNAdan sebagainya. Para korban ini kan keluarganya jelas. Tinggal hubungi mereka saja untuk membantu identifikasi. Waktu Air Asia jatuh saja semua korban bisa teridentifikasi dengan baik. Semua yang disampaikan pemer­intah itu hanya alibi karena tidak memiliki rasa kemanusiaan, dan tidak mau bertanggung jawab. Salah satunya mungkin karena pertimbangan dana. Kalau saya sih, bahasa kasarnya, kalau tidak punya uang ya pinjam. Tapi ka­lau bantuan kemanusiaan untuk galang dukungan internasional itu gratis kok. Waktu tsunami di Aceh itu, Israel yang tidak ada hubungan diplomatik saja bantu kok. Jadi sampaikan saja ke luar bahwa kami kesulitan mengang­kat, mereka pasti bantu kok.

Karena menurut Anda alibi pemerintah hanya alasan, berarti siapa yang salah atas penghentian evakuasi ini?
Yang salah pemerintahlah. Kesalahan terbesar itu pemerintahan Jokowi. Mereka sudah buta tentang kemanusiaan. Padahal pemerintah sekarang menyatakan diri Pancasilais. Pancasila itu tentang Ketuhanan yang memanusiakan manusia. Artinya persolan kemanusiaan itu sangat penting. Maka atas nama Pancasila itu harusnya jangan hanya sebagai jargon, tetapi juga dilakukan.

Basarnas yang rekomen­dasikan penghentian evakuasi, apa ini artinya Basarnas ang­kat tangan?
Ketika Basarnas sudah angkat tangan, maka presiden selaku kepala pemerintahan harus ber­sikap. Jangan dong kita menyerah cuma untuk mengambil jenazah di dasar danau. Kalau begitu bagaimana kita akan menghadapi perang dengan negara lain?

Dengan banyaknya jenazah yang masih ada di dalam danau, penghentian ini bisa dikatakan sebaga pelanggaran HAM?

Kalau perspektif kemanusiaan, peristiwa ini dapat disebut seba­gai kelalaian yang menyebabkan kematian. Kelalaiannya ada di siapa? Pemerintah. Makanya tadi saya bilang, karena kelalaian ini menyebabkan kematian, maka pemerintah dalam hal ini presiden harus bersikap. Kemudian menteri terkait harus dapat sanksi atau mengundurkan diri. Kabasarnas harus mengundurkan diri. Kemudian pejabat dinas terkait di lapangan itu bisa dipenjarakan. Kalau di negara lain begitu.

Jadi tanggung jawabnya kelalaian yang menyebabkan kematian. Yang tanggung jawab siapa?
Pemerintah. Tidak mungkin nahkoda yang menanggung se­muanya. Dia hanya bertanggungjawab secara individual. Sementara pemerintah bertanggung jawab atas kelalaian pengelolaan pelabu­hannya, kapal-kapalnya, dan SDM yang ada di sana. Jadi mulai dari menteri sampai pejabat di lokasi seperti Pemda, Basarnas harus ada hukumannya. Bentuknya mulai dari sanksi administrasi sampai pidana penjara.

Lalu apa masukan Anda terkait masalah ini?
Saya hanya minta supaya presi­den turun tangan. Presiden harus memimpin proses evakuasi. Tidak usah mempertimbangkan ber­bagai hal. Sekarang pemerintah kan sudah mulai mengadakan kapal yang bagus untuk di sana. Kemudian membangun pelabu­han yang baik setelah peristiwa itu. Itu harusnya tidak menjadi prioritas saat ini. Yang jauh lebih penting itu bagaimana menyele­saikan dulu tugas yang pertama, yaitu mengevakuasi jenazah kor­ban dan bangkai kapal. Itu dulu, karena sesuai amanat undang-undang. ***
EDITOR:

Kolom Komentar


Video

PASANG SURUT CALON KETUA UMUM PAN

Kamis, 19 September 2019
Video

Kata TB Ace Hasan Syadzily Soal Stok Kader Golkar

Sabtu, 21 September 2019
Video

Ace Hasan Syadzily: Manuver Bambang Soesatyo Biasa Saja

Sabtu, 21 September 2019