Sebelas Daerah Tengok Tata Kelola Keuangan Banyuwangi

Kesebelas daerah itu adalah Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, Agam Provinsi Sumatera Barat, Lampung Tengah Provinsi Lampung, Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, Pangandaran Provinsi Jawa Barat, Rokanhilir Provinsi Riau, Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain juga, Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Bangka Belitung.

“Kami membawa daerah-daerah ke Banyuwangi melihat pengelolaan keuangan. Mulai aspek pendapatan, perencanaan, penganggaran, hingga optimalisasi program. Termasuk aplikasi-aplikasi yang sudah sangat advance seperti e-planning, e-village budgeting, e-monitoring system,” kata  Sugiarto dari DJPK Kemenkeu yang juga ketua rombongan ini sebagaimana keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (27/4).

Menurutnya, pengelolaan keuangan di Banyuwangi telah terintegrasi dengan baik dalam sebuah sistem informasi perencanaan keuangan daerah. Sistem ini bisa mengontrol perencanaan program kegiatan hingga pelaksanaannya. Sehingga, pengelolaan keuangannya sangat transparan.

Selain belajar tentang pengelolaan keuangan, mereka juga diajak belajar tentang inovasi pelayanan publik yang ada di Banyuwangi. Khususnya, tentang inovasi pengembangan potensi ekonomi daerah.

”Banyuwangi ini bagi kami contoh yang baik bagaimana daerah mengembangkan daerahnya. Semua program pembangunannny sangat terukur, inovasi yang dilakukan juga fokus pada target kinerja sehingga membawa hasil pada kinerja pembangunannya. Makanya kami pilih Banyuwangi supaya 11 daerah ini bisa membuat perubahan positif di wilayahnya usai dari sini,” ujar Sugiarto.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas berterima kasih atas kesempatan yang diberikan ke daerahnya untuk berbagi pengalaman mengelola keuangan.

“Inilah bentuk kolaborasi antardaerah bersama Kemenkeu,” ujarnya.

Dia menjelaskan, upaya mendorong pengelolaan keuangan yang terintegrasi juga dilakukan di tingkat pemerintahan desa lewat program e-village budgeting dan e-monitoring system.

"Karena kami percaya ke depan desa adalah ujung tombak pelayanan pemerintahan, maka pengelolaan keuangan di desa juga harus dilakukan dengan baik, juga terukur,” pungkas Azwar Anas. [ian]